KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, merupakan pencapaian baik di tahun yang sangat berat akibat pandemi Covid-19. 

Alhamdulillah tahun 2021 tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK, bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat, kata Presiden dalam pidatonya di penyampaian LHP LKPP Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022).

Kepala Negara mengungkapkan, tujuan akhir pemerintah bukanlah meraih predikat WTP, tetapi bagaimana mampu menggunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya, ujarnya.

Presiden menyebut, hasil laporan BPK akan menjadi landasan pemerintah untuk terus melakukan perbaikan. Sehingga, ke depannya dengan perbaikan-perbaikan, maka tata kelola keuangan negara akan semakin baik lagi. 

Pemerintah akan menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh ibu ketua (BPK), temuan-temuan dari BPK. Semua kelemahan harus segera diperbaiki, terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021, ujarnya.

Maka demikian, Presiden meminta seluruh jajaran Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi pemeriksaan BPK, serta memperbaiki semua kelemahan yang ada.

Terutama terkait dengan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.

Sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan, opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021. 

“Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan Kementerian Negara, Lembaga, dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021, ungkap Isma.

Meski demikian, Isma menyebut, terdapat empat LKKL, yaitu Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2021 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Namun, secara keseluruhan, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021.