PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan selama ini Satgas BLBI tampak dipkasa untuk menunda-nunda penagihan utang ini.

Pasalnya, setiap ditagih, para obligor dan debitur selalu mengelak dengan berbagai alasan, mulai dari salah hitung sampai tagihannya berbeda.

Selama ini, kita sepertinya dipaksa untuk menunda-nunda penagihan utang BLBI itu. Pasalnya, setiap ditagih, para obligor/debitur itu selalu mengelak dengan berbagai alasan: ada yang berdalih hitungannya salah, ada yang berdalih besarnya tagihan berbeda-beda antara BPK, BPKP, dan DJKN, kata Mahfud MD, Rabu, 22 Juni 2022.

Baca Juga: Lirik Lagu Joji Glimpse of Us dan Terjemahan Indonesia, Bercerita tentang yang Gagal Move On

Ada juga yang setiap ada pergantian pejabat, mereka meminta hitung ulang lagi. Ada juga yang ketika ditagih, masih bermasalah dengan sertifikat dan dokumen. Ada yang ketika ditagih lalu mengadu ke DPR, dan di DPR terjadi perdebatan antar anggota yang tak putus-putus, ucapnya.

Ada juga warga masyarakat yang menilai bahwa secara logika tagihan lebih kecil dari utangnya, tapi mereka tak bisa membuktikan secara hukum, bahkan setelah dimintai keterangan oleh KPK sekali pun, ujarnya menambahkan.

Akibat perdebatan yang terus terjadi, Mahfud MD menuturkan bahwa penagihan terhadap debitur dan obligor BLBI ini menjadi tertunda.

Baca Juga: Cek Fakta: Genderewo Kabarnya Ditemukan di Pasuruan, Simak Faktanya

Dengan begitu, mereka bisa leluasa mengalihkan asetnya, bahkan pindah ke luar negeri.