SIMALUNGUN - Anggaran rehabilitasi kantor bupati Simalungun di Pematang Raya, diduga tidak pernah dibahas atau diusulkan dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Salah seorang pimpinan DPRD Simalungun yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) yang dihubungi, Senin (20/2/2022) pun belum dapat memastikannya.
Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang mengatakan, sepengetahuannya tidak pernah terancantum di draft APBD TA 2022 anggaran rehabilitasi kantor bupati di Pematang Raya senilai Rp4 miliar lebih.
Namun untuk memastikannya politisi PDIP itu meminta waktu mengeceknya ke kantor DPRD Simalungun, karena kemungkinan bisa juga dibahas saat dirinya tidak menghadiri rapat pembahasan anggarannya.
Itulah setahu saya tidak pernah dicantumkan anggarannya di usulan APBD TA 2022, namun saya pastikan dulu mengeceknya ke kantor DPRD, karena bisa saja dibahas saat saya tidak hadir rapat, ujar Samrin.
Keterangan berbeda disampaikan Kepala Dinas Keuangan Pemkab Simalungun Frans N Saragih, yang memastikan jika anggaran rehabilitasi kantor bupati di Pematang Raya, ada diusulkan di APBD TA 2022.
Ada tapi saya tidak ingat jumlahnya, kalau tidak di dinas Pekerjaan Umum di dinas Tarukim diusulkan, sebut Frans.