RM.id  Rakyat Merdeka - Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menolak pendapat yang menyerukan bahwa negara-negara tak lagi perlu memiliki ideologi.

Apalagi, untuk Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negaranya. Pancasila, kata Edmon, justru harus menjadi landasan konkret Indonesia dalam mengejawantahkan jati diri bangsa sekaligus bekal membangun negara.

Pancasila membangun makna bangsa dan negara. Ada pendapat bahwa ideologi adalah hal yang usang. Itu kurang tepat karena tidak mungkin lepas dari nilai kemanusiaan, dan kita tidak boleh lupa bahwa manusia sampai saat ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila dan kemanusiaan, ungkapnya.

Hal itu disampaikannya dalam webinar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bertajuk 'Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Negara', dikutip Senin (20/6).

Menurut Edmon, Pancasila tak hanya menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia saja, melainkan juga memiliki prinsip universalitas.

Berita Terkait : Kunci Keberhasilan PSR: Pendampingan & Pelatihan

Menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai keberagaman, serta bersifat demokratis, mengingat Pancasila juga disusun oleh seluruh perwakilan elemen-elemen masyarakat di Indonesia.

Senada, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FHUI Suparjo menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai platform untuk memperbaiki carut-marut peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam maupun di bidang-bidang yang lain. Karena hukum kita otomatis sumbernya adalah Pancasila, tuturnya.

Sementara Guru Besar FHUI Satya Arinanto menjabarkan bahwa secara historis, Pancasila juga merupakan representasi kebangsaan Indonesia, bahkan dalam taraf penyusunannya.

Ia mengatakan, Pancasila disusun dengan proses yang sangat panjang. Satya sendiri telah melakukan penelitian terkait Pancasila bahkan sebelum ada penelitian resmi dari pemerintah pada tahun 1997.

Berita Terkait : Kafe Milik Pengacara Ini Jadi Tempat Nongkrong Politisi-Pejabat

“Proses penyusunan Pancasila ini sungguh panjang, ada BPUPKI. Kemudian, dari panitia delapan, ada kelompok Islam sebanyak dua orang. Sebelum Piagam Jakarta, komposisinya berubah kembali. Kelompok Islam ada empat orang, kelompok kebangsaan ada lima orang. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan menjadi PPKI. Ini pun ditambah lagi enam orang, jelas Satya.

Untuk itu, kata Satya, Pancasila memang representasi yang tepat buat hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FHUI Kris Wijoyo Soepandji menilai, dalam perspektif kebijakan hukum, Pancasila merupakan landasan.

Dengan begitu, kepentingan nasional merupakan prioritas sehingga negara dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apalagi, kata dia, dalam konteks persaingan geopolitik, negara harus memiliki kemampuan untuk melihat secara jernih peran sektor strategis.

Ia mencontohkan, komoditas penting seperti gula, kelapa sawit, tembakau, cengkeh dan lain sebagainya, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Berita Terkait : Asabri Renovasi Gedung Layanan Polsek Bantarbolang, Pemalang

Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan hukum negara tidak terjebak berbagai kemasan positif narasi sepihak.

Bayangkan jika negara kita tidak mampu membuat kebijakan hukum secara mandiri dan tepat, dengan cara mengecilkan nilai-nilai Pancasila, maka berarti kita telah mengalami kekalahan secara legal, tandasnya. ■