Liputan6.com, Jakarta - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai situasi politik sekarang jauh lebih cair dan terbuka sehingga isu dikotomis seperti radikal, non-radikal, dan semacamnya tak bakal lagi laku pada Pemilu 2024.

Hal-hal seperti itu tidak perlu dan tidak laku lagi dijual pada Pilpres 2024, ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Menurut analisis Siti, jika dibandingkan Pemilu 2019, saat ini situasi jauh lebih cair dan terbuka. Pada pemilu sebelumnya masyarakat terdikotomi. Label radikal, nonradikal, dan intoleran cukup kental mewarnai pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Ia memperkirakan dalam menyongsong Pilpres 2024 diyakini masyarakat tidak akan berpandangan kelompok tertentu lebih religius, nasionalis, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, khusus pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Siti memberikan pandangan tersendiri.

Menurut dia, pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjukkan perlunya sinergi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dari pertemuan tersebut menunjukkan politik ini sangat inklusif dan terbuka, kata Siti Zuhro yang dilansir dari Antara.

Dengan kata lain, tidak ada satu pihak yang bisa mengatakan atau mengklaim dirinya digdaya sehingga koalisi beberapa partai politik diharuskan dalam menghadapi Pilpres 2024.

Meskipun basis massa Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Air tergolong kuat, menurut dia, berdasarkan fatwa PBNU, belum tentu tertuju pada PKB pada Pilpres 2024.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pilpres masih 2 tahun lagi, namun sejumlah tokoh sudah aktif berkampanye terutama melalui media sosial. Anies Baswedan ungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo, sementara Erick Thohir dominasi perbincangan di medsos.