Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi atas digelarnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apkasi Tahun 2022 untuk bisa memberikan feed back positif kepada pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Mendagri saat membuka secara resmi Rakernas Akasi yang berlangsung di Bogor, Sabtu 18 Juni 2022.

Mendagri Tito berpesan agar para bupati memanfaatkan forum ini sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan di daerah. “Silakan sampaikan secara resmi, secara tertulis apa yang menjadi keluhan di daerah. Termasuk berikan juga kami konsep atau ide-ide yang menarik untuk bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik, ujarnya.

Tito mengingatkan, semangat otonomi daerah bukan untuk bagi-bagi daerah, namun pembagian yang tujuan akhirnya adalah kemandirian daerah secara finasial, dengan diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola.

“Kita kenal dengan istilah kewenangan yang konkuren, yang mutlak yang dalam ilmu pemerintahan umum kemudian kewenangan yang konkueren ini didelegasikan kepada daerah. Dengan harapan daerah-daerah ini ke depan bisa mengelola sehingga ia menjadi daerah yang mandiri secara fiskal, katanya.

Daerah yang kuat secara finansial, jelas Tito, ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibanding Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Daerah dengan finansial menengah dan rendah, ditandai dengan kemampuan finansial yang komposisinya berimbang antara PAD dan TKDD atau malah terbalik PAD-nya sedikit sekali dibanding TKDD.

“Contoh yang kuat finansialnya seperti Kabupaten Badung Bali sehingga ia bisa membuat program apapun. Diakui belum banyak daerah yang bisa memenuhi kriteria ini, sehingga tentu harapannya ke depan akan muncul daerah-daerah lain yang kuat mandiri secara finansial, harapnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan arahan terkait beberapa hal yang menjadi kebijakan pusat serta kondisi global seperti perang Rusia-Ukraina yang dampaknya bisa saja mempengaruhi kondisi nasional.

Ia juga memahami ada beberapa kepala daerah yang galau atas kondisi politik terkait Pilkada Serentak 2024, terutama mereka kepala daerah hasil Pilkada 2022 yang karena aturan itu menjadi tidak penuh masa jabatannya dan harus digantikan dengan penjabat yang ditunjuk.

“Namun hal ini bisa disikapi dengan bijak karena ini bisa menjadi real test yang akan menguji sistem pemerintahan kita, apakah menjadi kuat karena adanya para penjabat yang berprestasi sementara rekan-rekan kepala daerah hasil pilkada berguguran karena tersandung kasus, jelas Tito.

Atau sebaliknya, rekan-rekan bupati hasil pilkada bisa menunjukkan bahwa sistem yang ada sekarang sudah tepat karena ia memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat, imbuh Tito bersemangat.

Wacana penghapusan tenaga honorer disampaikan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo menjelaskan sesuai aturan, pada tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. Lalu apa efeknya?