POJOKSATU.id, JAKARTA— Koalisi Masyarakat Kalsel mengadukan kasus mafia tanah yang marak di Kalsel ke Komnas HAM. Pengaduan koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan dan HAM, advokat, serta masyarakat ini diterima langsung oleh Hairansyah, Komisioner Komnas HAM.
Denny Indrayana, salah satu bagian dari koalisi mengatakan bahwa praktik mafioso di Kalsel disinyalir kuat sudah merambah ke sebagian besar oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan.
“Komnas HAM kami yakini tidak asing dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat kepolisian yang ditengarai melibatkan grup usaha milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam, kata Denny dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2022).
Dalam kesempatan ini, Denny menceritakan pengalaman warga Desa Mekarpura, Kotabaru pada 2018 silam.
Kala itu, kata dia, sepulang dari Komnas HAM mengadukan kasus penyerobotan lahan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM). Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari.
“Malam harinya untuk memitigasi risiko, warga menginap di rumah keluarga dan kerabatnya di pusat Kotabaru, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Mekarpura, tutur Profesor Hukum Tata Negara ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan Komnas HAM sudah menindaklanjuti aduan masyarakat melalui upaya mediasi.
Namun, mediasi ini gagal lantaran PT MSAM tidak bersedia hadir dalam forum perdamaian tersebut.
Karena itu, Kisworo Dwi Cahyono menyesalkan iktikad buruk PT MSAM yang menolak undangan mediasi Komnas HAM, yang sebenarnya bertujuan mencari jalan tengah atas konflik lahan di Kotabaru.
“Tidak sepatutnya upaya perdamaian oleh lembaga negara diacuhkan begitu saja oleh korporasi yang terduga menjadi biang penggusuran di Kotabaru, ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Kepala Departemen Pemberdayaan dan Pelayanan Anggota dan Masyarakat Sawit Watch, Eep Saepulloh mengatakan selain konflik lahan, perusahaan sawit ini juga telah dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi pengambilalihan hutan yang dikelola perusahaan negara.
Tak tanggung-tanggung dugaan tindak pidana korupsi itu sekitar 8.610 hektar hutan negara menjadi HGU kebun kelapa sawit, tanpa ada status perubahan kawasan dari Menteri LHK.
“Kami telah serahkan laporan berikut bukti-bukti kepada KPK, namun terkesan tidak ditangani secara serius, ujar Eep Saepulloh.
Mendengar penjelasan di atas, Komisioner Komnas HAM Hairiansyah mengatakan bahwa berbagai kasus yang diutarakan koalisi menunjukkan eskalasi pelanggaran HAM yang semakin meningkat.
Karena itu, kata dia, political will pemerintah akan sangat membantu optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.
Saat ini, Komnas HAM juga telah memprioritaskan penanganan kasus-kasus kekerasan oknum aparat dan konflik tanah. Mengingat aduan yang masuk mengenai hal ini demikian banyaknya.
“Presiden juga wajib memberi atensi bagi tindakan aparat penegak hukum seperti kepolisian agar mencegah kekerasan terhadap warga dalam konflik-konflik horizontal, ujarnya.
“Dalam kasus lahan dan dugaan kekerasan aparat di Kotabaru, Komnas HAM akan memantau secara intensif para tokoh masyarakat yang melakukan pembelaan atas haknya di sana, tegas Hairansyah.
Secara terpisah, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi yang juga menerima audiensi dari koalisi. Ia mengatakan akan segera mengambil tindakan atas problem mafia di Kalsel.
“Dalam beberapa waktu ke depan, Komite I DPD akan membentuk Panja dan melakukan peninjauan di lokasi rawan konflik dan kriminalisasi di Kalsel. Dalam situasi tertentu, Pansus juga dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangankan, tegas Fachrul Razi.
Diketahui selama 3 hari di ibukota, aduan ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Kalsel kepada beberapa lembaga negara dan organisasi masyarakat, yaitu LPSK, PBNU, dan PP Muhammadiyah.
Melalui audiensi ini, diharapkan publik semakin memahami kondisi darurat mafia di Kalsel dan dapat bersinergi untuk berjuang menghadapinya. (fir/pojoksatu)
