Suara.com - Beberapa Menteri Kabinet Kerja Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bupati seluruh Indonesia Sekda, dan beberapa OPD menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XIV. Acara ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam sambutannya mengatakan, tema Rakernas APKASI kali ini merupakan kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat untuk menyongsong KTT G20, dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi, kita sukseskan KTT G20 dan kita percepat pemulihan ekonomi nasional yang hampir dua tahun ini morat-marit akibat pandemi, jelasnya.

Kata Bupati Dharmasraya ini, satu tahun kepengurusan APKASI periode 2021-2026, pihaknya telah melaksanakan 34 kegiatan besar, baik kegiatan bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal maupun kegiatan yang bersifat sosial telah dilaksanakan.

Baca Juga: BPK RI Beri Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Hubungan yang baik kita dengan Kementrian Dalam Negeri membuat beberapa kegiatan dan kebijakan di daerah mampu kita bawa ke pusat untuk disampaikan kepada presiden, tegasnya.

Sutan Riska juga menjelaskan, saat ia dan korwil turun ke daerah seluruh Indonesia, ada beberapa persoalan yang dibawa untuk dibahas di rakernas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terkait Penghapusan Pegawai Honor.

Kami mohon masukan Men-PAN dan Presiden untuk ditunda, supaya tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia, pintanya.

Selain itu, kata Sutan Riska, yang menjadi isu dalam beberapa tahun yang belum terealisasi adalah bentuk komitmen dari kepala daerah dengan para menteri.

Kami juga telah mengundang beberapa mentri, namun tidak bisa hadir. Kami berharap, pertemuan APKASI ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah dengan pemerintah pusat, jelasnya.

Baca Juga: Suka Produk Impor Dibanding Dalam Negeri, Jokowi Sebut Pemerintah Pusat dan Daerah Banyak Alasan

APKASI, kata Sutan Riska, akan selalu ada untuk memberikan solusi dan saran, supaya aturan-aturan tidak bertabrakan dan menjadi permasalahan yang berkelanjutan.