Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini masih mengalami persoalan dalam permodalan, terlebih setelah ada kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR sesuai POJK No 5/POJK.03/2015.

Untuk itu, terdapat potensi dan peluang BPR mendapatkan pendanaan dari pasar modal melalui skema go public, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap mendukung upaya amandemen UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Baca juga: Segera Melantai di Bursa, Hillcon Bidik Dana Segar Rp 884,60 Miliar   

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Musthofa mendukung penuh upaya industri BPR mencari permodalan melalui skema go public.

Menurutnya, BPR selama ini dipandang sebelah mata, padahal fungsi dan peran BPR tidak beda jauh dengan bank umum, yakni sama-sama menjalankan fungsi intermediasi.

Kami di Panja DPR siap mendukung dan mensupport penuh langkah-langkah ke arah itu, termasuk usulan amandemen UU Perbankan, UU BI, UU OJK, dan UU LPS, ujar Musthofa dalam seminar Potensi dan Peluang BPR Go Public dan Go Digital yang ditulis Sabtu (18/6/2022).

Jangan khawatir investor asing akan membawa dananya keluar. Sekarang sudah era boarderless, tak ada lagi sekat antarnegara, sambung Musthofa.

Baca juga: Dua Pekan Melantai di Bursa, Saham GOTO Menjauh dari Harga IPO, tapi Masih Masuk Top 5 Big Caps

Sebagai upaya tindak-lanjut dari wacana BPR go public, pihaknya juga berjanji akan membawanya ke Panja DPR.

Kerja DPR kan kolektif kolegial, harus melibatkan anggota yang lain, tidak bisa kerja sendirian, ucapnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyebut, go public atau initial public offering (IPO) menjadi dambaan bagi industri BPR, salah satunya sebagai upaya dalam meningkatkan permodalan.