Erick Thohir: 97,4 Persen Kreditor Setujui Proposal Perdamaian Garuda Indonesia

  • 17 Juni 2022 18:58:42
  • Views: 12

Liputan6.com, Jakarta Voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maskapai Garuda Indonesia akan berlangsung hari ini, 17 Juni 2022.

Lantas bagaimana hasilnya? Menteri BUMN Erick Thohir memastikan mayoritas kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Garuda Indonesia.

Selamat untuk Indonesia, 97,4 persen voting PKPU menerima dan menyetujui proposal pengesahan perdamaian Garuda Indonesia. Terima kasih semua, kata Erick Thohir kepada waratwan, Jumat (17/6/2022).

Seperti diketahui, voting ini menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda Indonesia dan kreditor.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku optimis jika dalam voting, akan ada lebih dari 50 persen dari total kreditor setuju jalan damai.

Sebelumnya, Irfan telah membagikan proposal perdamaian kepada seluruh kreditor Garuda Indonesia. Isinya mengenai sejumlah langkah yang akan ditempuh kedepannya pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Adapun genda voting kreditor Garuda Indonesia besok akan menentukan nasib maskapai penerbangan pelat merah itu kedepannya. Selanjutnya, keputusannya akan diumumkan pada 20 Juni 2022 mendatang, sesuai dengan tenggat waktu terakhir yang disepakati.

 

Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan PT Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan pesawat. Erick juga membawa bukti-bukti pengadaan pesawat berbagai merk serta hasil audit investigasi BPK.


https://www.liputan6.com/bisnis/read/4989358/erick-thohir-974-persen-kreditor-setujui-proposal-perdamaian-garuda-indonesia

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4989358/erick-thohir-974-persen-kreditor-setujui-proposal-perdamaian-garuda-indonesia
Tokoh





Graph

Extracted

persons Erick Thohir, Irfan Setiaputra,
companies ADA,
ministries BPK, Kejagung, Kejaksaan, Kejaksaan Agung,
bumns Garuda Indonesia,
products PKPU,
nations Indonesia,
places DKI Jakarta,
cases korupsi, korupsi pengadaan pesawat,