TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra mengatakan Boeing tidak ikut dalam voting atau pemungutan suara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hari ini, Jumat, 17 Juni 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Boeing tidak mendaftarkan diri dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta Pusat, padahal Boeing adalah kreditur Garuda yang memiliki piutang sebesar USD 822 juta atau sekitar Rp 10 triliun lebih.

Irfan tidak mengungkapkan alasan utama manajemen Boeing enggan ikut berpartisipasi dalam PKPU Garuda.

“Boeing ini adalah produsen pesawat yang tidak partisipasi di PKPU, namun punya nilai besar tidak ajukan tagihannya dalam kurun waktu yangg ditentukan, (piutang) USD 822 juta atau sebesar Rp 10 triliun, kata Irfan di PN Jakarta Pusat, 17 Juni 2022.

Irfan juga menjelaskan ada perubahan nominal surat utang yang terdapat dalam proposal restrukturisasi utang. Sebelumnya nominal surat utang mencapai USD 800 juta, namun terjadi kenaikan menjadi USD 825 juta setelah negosiasi manajemen dengan kreditur.

Ia mengatakan penerbitan surat utang menjadi poin penting penyelesaian utang Garuda Indonesia. Surat utang, katanya, menjadi instrument restrukturisasi bagi kreditur dengan nilai tagihan di atas Rp 255 juta.

Dikutip dari situs resmi PKPU Garuda, emiten berkode saham GIAA itu memiliki tagihan yang diakui perusahaan senilai Rp 143 triliun. Jumlah tersebut tersebar untuk kreditur lessor, non-lessor, maupun kreditur preferen.

Para kreditur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melaksanakan pemungutan suara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hari ini, Jumat, 17 Juni 2022. Voting digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksanaan voting kreditur Garuda semula dijadwalkan pada 15 Juni 2022. Sedangkan putusan PKPU akan diumumkan pada 20 Juni. Namun, menjelang voting PKPU, Garuda Indonesia mengajukan penundaan jadwal selama dua hari menjadi 17 Juni.