KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko, menyoroti kerugian Telkomsel anak perusahaan Telkom, yang terus mencantumkan saham di GoTo (Gojek-Tokopedia).

“Prinsip kehati-hatian yang diabaikan ini membuat Telkomsel merugi triliunan, karena bisnis startup selalu membakar uang di awal, ujar Singgih, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (16/6/2022).

Menurutnya, sejak akhir Desember 2020, Telkomsel menginvestasikan sebesar Rp2.1 triliun dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga, jatuh tempo pada 16 November 2023. Selanjutnya, pada 18 Mei 2021 obligasi itu telah dikonversi menjadi ekuitas dan opsi beli saham senilai Rp6.75 triliun.

“GoTo sebagaimana kebanyakan startup lain di Indonesia, belum menguntungkan. Masih menjual valuasi untuk menarik investor atau bakar duit. Ini jauh dari semangat BUMN untuk menghasilkan laba dan tak berbisnis pada bidang yang spekulatif, imbuhnya. 

Meskipun jalan menuju investasi tersebut telah mematuhi undang-undang mengenai investasi, baik yang diatur negara maupun kebijakan perusahaan, tapi pengabaian kehati-hatian ini yang fatal. 

Ia mengatakan, sejak awal investasi Telkomsel ke GoTo tidak mempertimbangkan kehati-hatian.

Ia pun mendukung dibentuknya panitia kerja (Panja) yang akan bekerja hingga 22 Agustus 2022 dan akan menelisik investasi Telkomsel tersebut. 

Pemikiran panja lebih pas ketimbang panitia khusus atau pansus, karena masih dalam ranah pengawasan investasi,

“Jika berubah jadi pansus akan berkembang ke arah politisasi. Dan ini bisa berkembang liar yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu di tahun politik, ujar Singgih. 

Panja yang digagas Komisi VI DPR itu, akan mengawasi, menilai sekaligus mengevaluasi investasi Telkomsel tersebut. Komisi VI pun dapat mengundang para praktisi dan pakar, untuk memberi berbagai masukan terkait investasi Telkomsel di GoTo. 

“Selama ini, kami mendengar selalu untung investasi tersebut. Terutama bila dinilai dari pembelian saham GoTo oleh Telkomsel senilai Rp388 per lembar saham. Saat ini harga saham GoTo menjadi Rp270 per lembar. Tapi benarkah hanya itu, bagaimana beban operasional dan lain-lain, apakah cukup menguntungkan, imbuh Singgih. 

Singgih berharap invetasi ke startup ini menjadi pelajaran bagi setiap BUMN. Pasalnya, perusahaan milik negara modalnya adalah milik rakyat, yang berasal dari pajak rakyat. Bila terus merugi, pada akhirnya juga akan merugikan rakyat karena pembangunan bisa terhambat.