JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, dan memproses secara hukum oknum terlibat dalam penyebaran meme stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi, yang tengah viral di medsos belakangan ini.
Terhadap postingan meme stupa Borobudur mirip Pak Jokowi, saya menyerahkan kepada pihak Kepolisian untuk mendalami masalah tersebut dan mengusut semua pihak yang terlibat untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, kata Zainut dalam keterangan tertulisnya, Jumat,(17/06/2022).
BACA JUGA:Polri Buru Pembuat Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi
Wakil Wantim MUI Pusat lantas meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menjadikan simbol agama sebagai bahan olokan atau guyonan. Hal ini dikarenakan dapat melukai perasaan umat beragama yang bersangkutan.
Menurutnya, dengan alasan apapun tindakan tersebut, sebab tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan SARA, ujar dia.
BACA JUGA:Jokowi Batalkan Kenaikan Tiket Candi Borobudur, Harga Tetap Rp50 Ribu
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PPP menyampaikan terkait kebebasan berpendapat baik dalam bentukkritik maupun saran hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, bijak dan menghormati etika. Serta tidak dengan cara yang satkastik dan melanggar norma susila, hukum dan agama lainnya.
Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan cepat memposting atau menyebarkan berita, baik berita yang berupa foto, video, meme atau konten narasi yang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan SARA, kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami, dan memprofiling identitas pembuat foto stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sedang didalami dan profiling oleh Siber, kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Dedi menekankan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak siapapun yang berusaha merusak persatuan dan kesatuan. Karena jejak digital bisa dijadikan bukti dalam proses hukum sebagaimana di atur dalam UU ITE, tutup Dedi.
