KBRN, Jakarta: Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah menandatangani surat perjanjian saat mengikuti Rapat Koordinasi di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP) Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya ingin para kepala dan wakil kepala daerah memiliki komitmen agar tidak melanggar aturan, misalnya korupsi dan menyalahkan wewenang.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat, ungkapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).

Hasto menerangkan, surat komitmen itu merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.

Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat, ujarnya.

Hasto mengatakan, Megawati juga ingin mengingatkan kepada kader PDIP agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik, katanya.

Hasto menilai, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan wewenang kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

Hasto menerangkan, calon kepala dan wakil kepala daerah PDIP telah digembleng di Sekolah Partai.

Pemimpin yang menyelesaikan masalah rakyat itu harus menjadi prioritas utama, menjadi pemimpin Ibu Mega mengingatkan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat, ungkapnya.

Dengan adanya surat komitmen ini, lanjut Hasto, partai tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar. Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai, ujarnya.