RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus berupaya memberikan pelayanan maksimal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Terbaru, Benny mengundang 16 Pemerintah Daerah (Pemda) dan lima lembaga pendidikan untuk menandatangani kerja sama dalam mendukung upaya perlindungan PMI.

Optimalisasi peran dari semua stakeholders untuk melindungi PMI kita itu penting. Terutama sinergi dalam pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja PMI sesuai kewenangan kita masing-masing, kata Benny di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, Kamis (16/6).

Kerja sama ini meliputi pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan, sosialisasi dan koordinasi tentang penempatan, dan perlindungan PMI.

Berita Terkait : Dongkrak User, Smartfren Gandeng Vidio Dalam Layanan Streaming

Dia bilang, pencegahan penempatan PMI ilegal perlu dilakukan dari tingkat terkecil di pemerintahan. Makanya, ada tahapan yang wajib diketahui Pemda sebelum merestui warganya bekerja di negara penempatan.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi pekerja migran menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, tuturnya.

Sinergi antar-pihak juga dilakukan dalam proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon pekerja dan PMI. Termasuk, sosialisasi peluang kerja di negara tujuan penempatan, serta koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak.

Berita Terkait : OJK Ingatkan Industri Perbankan Tangkal Cyber Attack

Melalui sosialisasi yang masif, kita ingin ada kesadaran baru dari Pemda dan seluruh jajaran, terlebih khusus kesadaran dari masyarakat kita dalam menangkap peluang kerja di luar negeri, tegas Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 itu.

Pemda yang menandatangani kerja sama dengan BP2MI pada hari ini adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Siak, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Rote Ndao.

Kemudian, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Balangan, Kabupaten Buton, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buleleng, dan Kota Mataram. ■