Segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila perlu tindakan tegas. Namun, untuk para pengikut perlu adanya deradikalisasi dan pembinaan. Korban adalah mereka yang tidak pernah paham Pancasila, mereka direkrut serta mendapatkan sekolah gratis, ucap Romo Benny dihubungi di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.
Dia menjelaskan para korban perlu difasilitasi dan dirangkul kembali. Romo Benny menerangkan pemerintah daerah; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Agama; serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu berkoordinasi untuk melakukan pembinaan kepada mereka yang sudah terpapar paham khilafah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Proses hukum terhadap Kelompok Khilafatul Muslimin saat ini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan ada 25 pondok pesantren di bawah naungan Khilafatul Muslimin yang tersebar di 25 provinsi.
Hasil koordinasi polisi dengan Kementerian Agama menyebutkan puluhan pesantren tersebut dinyatakan melanggar Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BPIP, kata Romo Benny, mendorong kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pondok pesantren demi mencegah pelanggaran terulang lagi.
Dia menekankan perlunya penguatan penanaman moderasi beragama serta ideologi Pancasila. Khususnya dalam keluarga, masyarakat, dan ruang publik.
Kementerian terkait harus mengawasi sekolah yang tidak sesuai UU Sindiknas. Kita tidak boleh kecolongan lagi, ucap dia.
Baca: Dugaan Teror Khilafatul Muslimin Masih Diusut
Pihaknya mendukung langkah kepolisian untuk mendalami kasus terkait Khilafatul Muslimin. Menurut Romo Benny, penyelidikan dan pendalaman yang tengah dilakukan sudah tepat.
Di indonesia pendekatan hukum terukur. Hal yang dilakukan polisi tepat, menyelidiki dokumen dan alat bukti yang kuat. Sehingga pemimpinnya diproses dan orang-orang yang menjadi korban dirangkul dan dibina kembali, terang dia.
(LDS)
