Jakarta: Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menemukan dugaan tindak pidana korupsi terkait praktek gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tindakan pidana diduga dilakukan seorang pejabat di kementerian itu.
 
Berdasarkan hasil gelar perkara diambil kesimpulan bahwa dalam proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.
 
Ashari menjelaskan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta menggelar perkara terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan kepada pegawai Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada 2020-2021.
Dari hasil gelar perkara itu, penyidik menemukan peristiwa diduga tindak pidana korupsi. Yakni adanya gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Kepala Bagian Mutasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada 2020-2021.
 
Baca: Kejati DKI Tetapkan 2 Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Cipayung
 
Ashari menduga pejabat itu menyalahgunakan kewenangan dengan modus memaksa beberapa kepala rutan dan/atau kepala lembaga pemasyarakatan untuk menyerahkan sejumlah uang, dengan janji mendapatkan promosi jabatan.
 
Jika tidak menyerahkan sejumlah uang mereka diancam akan dimutasi jabatan, ujar Ashari.
 
Ashari menyatakan tim penyidik Aspidsus Kejati DKI akan segera melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan saksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan pihak terkait lainnya.
 

(LDS)

https://www.medcom.id/nasional/hukum/0Kvo8jrN-kejati-dki-temukan-dugaan-korupsi-oknum-pejabat-kemenkumham