RILISID, Jakarta — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Edhi Baskoro Yudhoyono mengultimatum pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak dipaksakan dalam program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Karena menurutnya, apabila keuangan negara tidak optimal sebaliknya pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak 'apriori' dengan keputusan negara, membangun ibukota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak, ujar Ibas saat rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Bappenas di Gedung Parlemen pada Rabu (15/6/2022), dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (16/6/2022).

Menurut Ibas, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar. Hal ini, lanjutnya, akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, Ibas khawatir akan terjadi peningkatan terhadap utang negara.

Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? Ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti utang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas, ungkapnya.

Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut, tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. (*)