PIKIRAN RAKYAT - Isu reshuffle kabinet kini menjadi kenyataan. Pada 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru.

Adapun kedua nama menteri baru itu yakni, Zulkifli Hasan yang diamanatkan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi serta Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri ATR-BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Keputusan Jokowi terkait reshuffle kabinet itu lantas disoroti pengamat hukum tata negara Universitas Jember, Prof. Bayu Dwi Anggono.

Baca Juga: Soal Reshuffle, Gerindra: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bahas Perombakan Kabinet

Menurut Bayu, perombakan kabinet itu nantinya berpengaruh pada citra Presiden Jokowi yang masih memiliki sisa masa jabatan sekira dua tahun lagi.

Dia menilai, Jokowi pasti memiliki pertimbangan penuh terkait perombakan kedua menteri dan tiga wakil menteri tersebut.

Presiden tentu punya pertimbangan lengkap dalam mengangkat seseorang menjadi menteri dan pada Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, tuturnya.

Dia mengatakan, seorang menteri yang diangkat oleh presiden telah melalui pertimbangan figur tersebut.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Pramono Anung: Presiden Perlu Semacam Refreshing Beberapa Menteri