TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia jasa sistem JakLingko Indonesia bakal mendapatkan untung Rp 250 dari setiap transaksi penumpang tarif integrasi. Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin mengatakan, pihaknya telah meneken kontrak kerja sama dengan perusahaan konsorsium Jatelindo selama delapan tahun. Saat ini baru delapan tahun, kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juni 2022.
Konsorsium itu terdiri dari PT Jatelindo Perkasa Abadi dan PT Aino Indonesia dari dalam negeri serta perusahaan asal Prancis, Thales dan Lyko.
Kamaluddin berujar lelang proyek berlangsung sejak Oktober 2020. Total ada 19 peserta yang mendaftar yang terseleksi menjadi empat perusahaan. Empat perusahaan inilah, lanjut dia, yang kini menjadi mitra strategis PT JakLingko Indonesia dalam satu konsorsium.
Menurut Kamaluddin, perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari Bank Indonesia (BI) untuk mengembangkan sistem tarif integrasi. Murahnya biaya transaksi yang ditawarkan konsorsium juga membuat PT JakLingko Indonesia meliriknya.
Dalam kontrak tercantum biaya transaksi perjalanan per penumpang senilai Rp 250 yang berlaku hingga tahun ketiga. Biaya tersebut turun menjadi Rp 200 mulai dari tahun keempat hingga kontrak berakhir.
Ini juga bisa dinegosiasikan terus. Jadi ketika nanti jumlah penumpangnya meningkat, kami berhak untuk menegosiasi ulang, ujar dia.
Penumpang tak akan terbebani lagi dengan biaya transaksi. Dia mengutarakan, biaya transaksi sudah termasuk dalam tarif integrasi maksimal sebesar Rp 10 ribu.
Tiga operator transportasi yang akan membayar biaya transaksi. Operator yang tergabung dalam proyek tarif integrasi ini adalah PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Di masing-masing anggarannya sudah ada, ucap dia.
Sumber cuan konsorsium
Kamaluddin menyebut biaya inilah yang menjadi sumber keuntungan kosorsium. Sebab, perusahaan konsorsium yang menyediakan seluruh sistem JakLingko, mulai dari central clearing house system, pengembangan aplikasi, pemrosesan tarif integrasi, hingga pendataan account based system (ABT).
Itu kan satu hal yang baru, tidak ada yang punya di Indonesia sekarang, jelas mantan Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta ini.
Sistem tersebut diberikan khusus untuk PT JakLingko Indonesia. Perusahaan konsorsium, Kamaluddin menyebut, tidak merancang sistem tersebut untuk banyak perusahaan transportasi lainnya. Sistem ini serta data-data yang tercatat bakal menjadi milik PT JakLingko Indonesia.
Kamaluddin menilai hitung-hitungan biaya transaksi suatu yang wajar dalam skema business to business (B2B). Menurut dia, biaya jasa dalam pengembangan sistem tersebut bukanlah hal baru. Intinya, yang teranyar adalah sistem yang diterapkan JakLingko Indonesia, bukan model bisnisnya.
Seluruh biaya transaksi Rp 250 per penumpang akan dikelola dan masuk ke kas perusahaan konsorsium. Kamaluddin mengutarakan, konsorsium juga yang menanggung seluruh biaya belanja modal (CapEx) dan belanja operasional (OpEx).
Untuk memastikan operasional berjalan dengan baik dan ini juga sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, jelas dia.
Proses pembahasan tarif integrasi
Hingga kini besaran tarif integrasi JakLingko masih dibahas di DPRD DKI Jakarta. Komisi B Bidang Perekonomian DPRD telah merekomendasikan tarif integrasi maksimal senilai Rp 10 ribu.
Rekomendasi tersebut bakal diserahkan ke pimpinan dewan untuk dibahas kembali sebelum disetujui. Saat ini, Komisi C Bidang Keuangan DPRD belum menyetujui besarannya.
Tarif integrasi berlaku apabila warga menggunakan lebih dari satu moda angkutan darat di Jakarta. Tarif ini baru dirancang untuk pemakaian kereta MRT dan LRT, serta bus Transjakarta.
Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan tarif integrasi antarmoda di Ibu Kota bakal diterapkan Juli 2022. Kartu dan aplikasinya sudah bisa dipakai untuk tarif terintegrasi, kata dia di Kota Seoul, Korea Selatan, Selasa, 31 Mei 2022.
Menurut dia, penerapannya dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang tarif integrasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan Kepgub pasca DPRD DKI mengesahkan nilai tarif integrasi.
Baca juga: Bus Transjakarta Blok M-Kota Terjebak di Jalan Sempit, Ini Penjelasannya
