RM.id  Rakyat Merdeka - Keganasan Kejaksaan Agung (Kejagung) melibas para koruptor semakin dahsyat. Teranyar, Kejagung menetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dengan langkah ini, pantas jika lembaga di bawah komando ST Burhanuddin itu disebut semakin kinclong.

Ada tiga orang yang ditetapkan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) di Kemenhan periode 2012-2021. Tiga orang tersebut terdiri atas seorang mantan perwira tinggi TNI dan dua warga sipil. Ketiganya dinilai melawan hukum, yaitu merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avanti, yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

Anggota TNI tersebut adalah Laksamana Muda (Purn) inisial AP selaku mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013/Agustus 2016, kata Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung Brigjen Edy Imran, dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, kemarin.

Sementara, untuk dua warga sipil adalah inisial SCW dan AW. SCW dan AW adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma (DNK). Setelah melalui proses penyidikan kurang lebih ini bulan, kami sampaikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan ataupun penyewaan satelit yang ada di Kementerian Pertahanan, lanjut Edy.

Berita Terkait : KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Dana PEN

Edy membeberkan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi, yang terdiri atas saksi TNI dan purnawirawan berjumlah 18 orang, saksi dari warga sipil 29 orang, dan permintaan keterangan ahli ada 2 orang. Akibat dari tindak pidana korupsi ini, total kerugian Rp 500,579 miliar yang telah dilakukan audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), tambah dia.

Ketiga tersangka itu bersikap kooperatif. Atas dasar itu, Kejagung tidak melakukan penahanan. Namun, penyidik telah melakukan pencekalan terhadap para tersangka, selama berkas perkara disiapkan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, tidak mungkin kabur, ungkap Edy.

Sebelumnya, kasus ini diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD, 13 Januari 2022. Ketika itu, Mahfud menerangkan, kasus korupsi proyek ini terjadi pada 2015, yang merugikan negara hampir Rp 1 triliun. Kasus ini pun menjadi perhatian Presiden Jokowi. Karenanya, Jokowi meminta Mahfud ikut mengawal pengungkapan kasus ini.

Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat BT dilakukan Kemenhan pada 2015. Saat itu, pihak Kemenhan melakukan tanda tangan kontrak proyek pengadaan satelit komunikasi pertahanan dengan beberapa perusahaan, salah satunya PT Avanti Communication Limited (Avanti) sebagai pengelola satelit artemis berupa floater. Saat kontrak itu dibuat, anggarannya belum masuk APBN. Sehingga, saat waktunya membayar, uangnya tidak ada.

Berita Terkait : Kemendes-Kejagung Konsolidasikan Pos Jaga Desa

Di saat yang berbedakatan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan lain di saat situasi belum ada keputusan soal alokasi APBN. Yakni Navayo, Airbus, Detente, Logan Lovell, dan Telesat. Kontrak tersebut dilakukan antara 2015-2016.

Kemudian, karena tidak ada alokasi anggaran, Kemenhan tidak bisa membayar ketetapan berdasarkan kontrak yang dibuat. Kondisi ini akhirnya berdampak serius. Avanti menggugat Indonesia ke pengadilan arbitrase di Inggris. Dari putusan majelis hakim pengadilan arbitrase di Inggris, pada 9 Juli 2019, Pemerintah Indonesia dituntut membayar denda sebesar Rp 515 miliar. Angka sebesar itu baru pada tuntutan dari Avanti. Belum lagi Navayo yang menggugat Indonesia di pengadilan arbitrase Singapura.

Upaya Kejagung bersih-bersih di Kemenhan mendapat apresiasi pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Ya benar (makin kinclong). Masyarakat tambah semakin percaya pada kinerja Kejagung, ucap Suparji, kemarin.

Dengan kinerja ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mendorong agar anggaran untuk Kejagung ditambah. Amat sangat kinclong sehingga layak mendapat tambahan anggaran lebih dari dua kali lipat dari Rp 11 triliun jadi Rp 24 triliun. Rp 11 triliun tahun 2022, Rp 24 triliun untuk tahun 2023 yang saat ini dibahas di DPR, terang Boyamin.

Berita Terkait : Octa Investama Berjangka Raih Penghargaan Broker Paling Transparan 2022

Para warganet ikut salut dengan kinerja Kejagung. Gila. Naik juga ini barang, cuit @johhhnygudhel. Luar biasa kinerja Kejagung dalam menangani kasus korupsi satelit ini, puji @iAmLogan95.

Ada juga warganet yang menyindir KPK dengan keberhasilan Kejagung ini . @KPK_RI apakah masih ada? tanya @brokoly88.

Tatkala kualitas penanganan kasus korupsi yang dilakukan Kejagung meningkat sangat maju, sementara penanganan kasus korupsi oleh KPK anjlok hanya ngurus kasus suap seperti ngurus kasus suap kalengan, lalu apa masih penting keberadaan KPK? sahut @Agustia38595560. [UMM]