Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebanyak Rp 4,3 triliun. Angka ini untuk menunjang sejumlah kinerja dari jajaran KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambahan itu untuk alokasi kinerja pada 2023 mendatang. Ini akan melengkapi pagu anggaran yang sebelumnya sekitar Rp 6,1 triliun.

KKP mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp 4,33 triliun, sehingga usulan pagu indikatif KKP untuk 2023 sebanyak Rp 10,4 triliun, kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (15/6/2022).

Ia kemudian merinci alokasi tambahan anggaran tersebut untuk jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggaran untuk Sekretariat Jenderal ditambah Rp 50.000.000, Inspektorat Jenderal ditambah Rp 10.000.000, Ditjen Perikanan Tangkap ditambah Rp 1.490.000.000, dan Ditjen Perikanan Budidaya ditambah Rp 654.000.000.

Kemudian Ditjen PRL ditambah Rp 155.000.000, BPSDMKP ditambah Rp 870.000.000, serta BKIPM ditambah Rp 90.000.000.

Ditjen Perikana Tangkap untuk operasional SKPT, sarana dan orasarana pelabuhan perikanan, mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi, katanya.

Lalu, untuk pembangunan kampung nelayan maju, pembangunan pelabuhan perikanan Salahutu di Maluku Tengah. Ini untuk mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK karena kasus suap izin ekspor benih lobster.