Jakarta, IDN Times - Jajaran pengawas pemilihan umum (pemilu) diminta meningkatkan kapasitasnya jelang gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menginginkan, jajaran pengawas tersebut harus punya kapasitas mendekati kemampuan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Bagja, kemampuan itu diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi penanganan perkara pemilu. Di antaranya terkait pemeriksaan berkas, proses mediasi, hingga keperluan ajudikasi seperti mendengar keterangan pemohon, termohon, dan ahli.
Pengawas harus punya kapasitas sedikitnya, setengahnya hakim PTUN, untuk melakukan pemeriksaan berkas, mediasi, ajudikasi atau kajian, dan ajudikasi tentang pelanggaran, ujar Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Jokowi Tak Hadir di Pembukaan Tahapan Pemilu 2024, Begini Kata Bawaslu
1. Jajaran pengawas pemilu akan dilatih bersama hakim PTUN
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Bagja menjelaskan, dalam kunjungan ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, Bawaslu diminta untuk menyelenggarakan pelatihan bersama. Nantinya para pengawas pemilu akan dilatih bersama hakim PTUN.
Pihaknya menilai, tujuan pelatihan itu berfungsi untuk menyadari penanganan perkara dalam pemilu harus berlangsung cepat dan berkelanjutan. Kendati begitu, Bagja meminta hakim PTUN harus memahami terkait proses penyelesaian perkara dalam pemilu, agak berbeda dibanding proses perkara lainnya.
Kemarin ketika kami ikut serta dalam kunjungan ke Mahkamah Agung, MA meminta agar ada pelatihan bersama antara pengawasan dan juga hakim PTUN. Proses pemilu agak berbeda dengan proses yang lain. Inilah yang harus dimengerti oleh hakim PTUN, kata Bagja.
2. Bawaslu pastikan pelatihan kompetensi bakal diselenggarakan pada 2022
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja resmikan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024. (IDN TImes/Yosafat) Bawaslu memastikan bakal serius memenuhi target terkait peningkatan kompetensi dasar bagi para jajaran pengawas. Di tahun 2022 ini, mereka diharapkan mampu menyelesaikan berbagai agenda, di antaranya meliputi pelatihan, bimbingan teknis, hingga menjalin kerja sama.
Membangun kompetensi dasar itu tujuan kami di tahun 2022 ini yaitu melakukan pelatihan, bimbingan teknis, dan kerja sama, tutur Bagja.
3. Bawaslu siap basmi buzzer media sosial
Ilustrasi petugas KPPS. IDN Times/IstimewaSelain itu, Bagja juga memastikan bakal menindak tegas para buzzer politik di media sosial. Langkah itu diambil mengingat gelaran Pemilu 2024 yang semakin dekat.
Belajar dari 2019 silam, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai, buzzer sudah merusak citra pemilu. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, pihaknya tak segan-segan untuk menindak berbagai motif gerakan buzzer media sosial.
Benar, buzzer ini akan kami awasi dan ditindak. Itu paling penting karena merusak, ujar Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Bawaslu Desak Dana Rp2 Triliun untuk Tahapan Pemilu Segera Dicairkan
