NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan serangkaian pemulihan lingkungan dinilai masih setengah hati. 

Kemampuan sumber daya serta kebijakan yang dimiliki Pemda Bandung Barat belum sepenuhnya dikerahkan untuk kepentingan pengendalian lingkungan.

Padahal, kondisi lingkungan di wilayah Bandung Barat masih dihadapkan serangkaian masalah. Mulai dari isu bencana alam banjir dan longsor, polusi, pencemaran Citarum, Sedimentasi Waduk Saguling, Pertambangan di Karts Citatah, dan lainnya. 

Aktivitas Lingkungan dari Forum Pemuda Peduli Karst Citatah (FP2KC), Deden Syarif Hidayat mengatakan di satu sisi masyarakat didorong menyelesaikan masalah lingkungan dengan berbagai cara, mulai dari mengolah dan memilah sampah, menanam pohon, membuat kampung iklim, dan serta upaya lainnya.

Di sisi yang lain masyarakat mendapati maraknya pertambangan, industri tak ramah lingkungan, serta pembangunan perumahan ugal-ugalan dengan percepatan cukup signifikan, dibanding upaya pemulihannya. 

Baca Juga: Pemulihan Citarum Dinilai Hilangkan Peran Masyarakat 

Kondisi ini tentu tak seimbang. Saya melihat pemerintah masih setengah hati dalam pemulihan lingkungan. Pemda KBB belum mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Kebijakan serta politik keseriusan pemerintah dalam hal pengendalian lingkungan belum sepenuhnya berpihak, kata Deden, Rabu, 15 Juni 2022.

Deden menerangkan pemerintah Bandung Barat melalui kebijakannya mesti hadir untuk menyeimbangkan antara percepatan pembangunan dan pemulihan lingkungan. Misalnya, mempertegas penerapan Perda RTRW dan menertibkan aturan-aturan turunan pusat tentang kebijakan pengendalian lingkungan. 

Paling sederhana Perda tentang RTRW sampai sekarang belum dibuka. Termasuk Perbup tentang kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, gak ada juga. Jadi semuanya selalu menunggu masalah, baru keluarkan solusi. Padahal, aturan penting untuk pencegahan, jelas Deden.