Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba dalam pengembangan kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, Bupati Kab. Muna, ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Tak hanya Rusman Emba, tim penyidik juga memeriksa Budi Susanto selaku pihak swasta, dan Widya Lutfi Anggraeni Hertesti selaku Teller Smartdeal Money Changer. Keduanya diperiksa di gedung Merah Putih KPK.

Sementara saksi lainnya, yakni Direktur PT Muria Wajo Mandiri bernama Mujeri Dachri Muchlis, Kepala Bappeda Litbang Kolaka Timur periode 2016 - 2021 Mustakim Darwis, Staf Bangwil Bappeda Litbang Kab. Kolaka Timur Harisman, dan Honorer di Bagian Umum Pemkab Kolaka Timur Hermansyah diperiksa di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, Jl. Haluoleo Nomor 1, Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sedangkan Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur diperiksa di Lapas Perempuan Kendari.

emeriksaan dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIIA Kendari, Jl Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, atas nama saksi Andi Merya Nur, Bupati Kolaka Timur 2021-2026, kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021.

Tim penyidik KPK telah mengembangkan pengusutan perkara ini. KPK kembali tetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan suap dana PEN, ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.