TEMPO.CO, Jakarta - Amir atau Pemimpin Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi, Abu Salma menyayangkan penangkapan terhadap para tokoh Khilafatul Muslimin. Hingga saat ini, ada enam orang toko organisasi tersebut yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya.
Menurutnya, polisi terlalu cepat mengambil keputusan. Karena seharusnya, anggota-anggota Khilafatul Muslimin diberikan edukasi lebih dulu, juga pemahaman-pemahaman terkait hal-hal yang menjerat pidana, atau apapun, yang berujung pada kegaduhan.
“Penangkapan saudara kami yang dijemput Polda Metro Jaya di beberapa daerah sangat disayangkan, ujar dia kepada Tempo pada Selasa sore, 14 Juni 2022.
Sebagai warga khilafah, Abu berharap kepada polisi dan pemerintah agar lebih kooperatif, transparan, dan terbuka dalam melihat kasus Khilafatul Muslimin ini. Karena, kata dia, publik bisa menilai bahwa organisasinya tidak seharusnya memiliki citra yang buruk.
“Khilafatul Muslimin yang diopinikan buruk sebetulnya merusak citra pemerintah itu sendiri, ini sangat disayangkan, katanya.
Tokoh Khilafatul Muslimin ditangkap
Pada Selasa pekan lalu, Polda Metro Jaya menangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Kota Bandar Lampung. Empat hari berselang, polisi juga menangkap empat orang lainnya yakni AA, IN, FA, dan SU. Mereka disebut sebagai tokoh sentral ormas.
Dan yang terakhir adalah AS tokoh Khilafatul Muslimin yang ditangkap pada dini hari Senin, 13 Juni 2022 di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut polisi, AS memiliki peran sebagai menteri pendidikan yang menyebarkan doktrin khilafah.
Berperan bagian kewenangan doktrin khilafah, dia sebagai menteri pendidikan, ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan di kantonya pada Senin.
Berawal dari konvoi kampanye khilafah
Penangkapan mereka berawal dari konvoi jemaah Khilafatul Muslimin di Jakarta dan di beberapa daerah, akhir Mei lalu. Mereka berkonvoi untuk mengkampanyekan sistem khilafah atau pemerintahan Islam. Berdasarkan versi mereka, sistem khilafah ini bukan berarti hendak mengganti pemerintahan yang sah. Jemaah Khilafatul Muslimin menjalankan metode kampanye tersebut sejak 2017.
Seluruhnya diduga telah melakukan tindak pidana menghasut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau faham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila serta penyampaian berita bohong yang berakibat keonaran di kalangan masyarakat.
Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 14 ayat 1 dan 2, serta Pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini di antaranya mengatur kegiatan separatis yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyebaran paham anti-Pancasila dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
Baca juga: Pesantren Khilafatul Muslimin di Bekasi Gratis, Tanpa Kelas, dan Paling Tua
