Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Mufa) mengajak badan usaha milik negara (BUMN) berkontribusi secara konkret dalam pengentasan kemiskinan di Jatim. Sebab, daerah di sekitar perkebunan selama ini menjadi salah satu kantong kemiskinan.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Padahal, lanjut Fawait, gubernur sebagai kepala daerah punya keterbatasan dalam usaha mengentaskan kemiskinan di sekitar daerah perkebunan tersebut. Karena wilayah perkebunan meskipun ada di Jatim, tapi kewenangannya ada di pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN.

“Karena itu, kalau bicara kemiskinan di Jatim tak semata-mata tanggungjawab Bu Khofifah. BUMN juga punya tanggungjawab moral dalam usaha pengentasan kemiskinan di sekitar daerah perkebunan. Saya kira ini sesuai visi Presiden Jokowi yakni membangun Indonesia dari pinggiran, tegas Fawait, Rabu (15/6/2022).

Fawait mengakui, sudah ada bantuan yang diberikan pihak PTPN kepada masyarakat sekitar perkebunan, di antaranya lewat program CSR. Namun, hal itu masih minim dan bersifat sporadis, tidak simultan dan berkelanjutan.

Menurut Fawait, hal itu terjadi karena mindset atau pola berpikir BUMN masih layaknya perusahaan swasta. Padahal sejatinya, sebagai perusahaan pelat merah, BUMN juga punya misi sosial, termasuk kepada masyarakat di sekitar perkebunan.

“Saya ingin BUMN berpikir out of the box. Selama ini BUMN mengeksplorasi potensi kekayaan alam untuk kontribusi APBN, tapi masyarakat di sekitar perkebunan justru hidup miskin. Ini kan sebuah paradoks, ujar politikus muda Partai Gerindra itu.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini mengungkapkan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pemberdayaan lewat peluang usaha. Ia mencontohkan, PTPN bisa menyewakan lahan tidur yang mereka miliki untuk disewakan kepada masyarakat sebagai lahan garapan. Tentunya lewat proses perjanjian yang legal dengan badan usaha atau koperasi. Sehingga, BUMN hadir menjadi solusi.

Fawait melanjutkan, lewat koperasi, keuntungan dari kerjasama operasional (KSO) itu bisa disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya membangun fasilitas kesehatan (puskesmas/klinik), fasilitas pendidikan (sekolah) dan fasilitas ekonomi (pasar).

“Tiga kebutuhan mendasar dan utama masyarakat itu adalah fasilitas kesehatan, sekolah dan pasar. Itu semua bisa dipenuhi lewat KSO antara BUMN dengan masyarakat sekitar perkebunan. Selama ini KSO lebih banyak dilakukan dengan masyarakat luar, bahkan pekerjanya pun berasal dari luar area perkebunan, sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat sekitar, pungkasnya. (tok/ted)