IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengirip surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan  proses audit izin perkebunan kelapa sawit. 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan saat ini BPKP akan melakukan penelitian pendahuluan serta mengumpulkan data data. 

Baru mulai penelitian pendahuluan, dan baru mengumpulkan data dari instansi terkait, ujarnya  dalam konferensi pers di kantor BPKP, Selasa (14/6/2022).

Muhammad Ateh mengatakan, data - data tersebut akan dikumpulkan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Perindustrian.

Kita kumpulkan data kita tidak ujug-ujug langsung masuk ke perusahaan sawit yang kita periksa tetap dari sisi pemerintahan ada HGU nya ada izinnya, dan bener gak izin-izinnya jadi kami mulainya ke pemerintahan dulu, katanya. 

Ateh mengatakan dari hasil pengumpulan data data tersebut, pihaknya akan melanjutkan proses analisa yang bertujuan seebelum melakukan audit. 

Nanti baru ke lapangan, benar enggak (datanya) jangan-jangan ada orang yang izinnya cuma 1 hektare bikinnya 2 hektare. Jangan-jangan tanah hutan lindung dipakai, itu semua masih kita kumpulkan, karena kita sebenarnya belum punya data, ini permasalahan di negeri kita, kita kumpulin dulu dong, gak tiba-tiba datang ke perusahaan sawit, ungkap Ateh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan mengatakan, audit akan dilakukan terkait izin HGU perusahaan kelapa sawit. Audit ini dilakukan sebagai salah satu cara membenahi tata kelola industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

Hari ini saya tanda tangan, nanti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit, ujar Luhut kepada wartawantan dalam sesi wawancara terpisah setelah menjadi pembicara dalam acara perluasan kapasitas produksi Milo di pabrik Nestle di Karawang, Selasa (7/6/2022). (RRD)