Suara.com - Keterbukaan dan demokratisasi, menjadi dua hal penting yang harus dilakukan jika partai politik di Indonesia mau berbenah diri. Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Pelaksana Strategi Nasional (Stranas PK) sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat audiensi dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani di Gedung Direktorat Jenderal Anggaran, Jumat (10/6/2022).

Menurut Pahala, urgensi pembenahan tata kelola partai politik menjadi genting karena kedudukan parpol yang strategis di negara demokratis. Secara ideal peran strategis parpol acapkali digambarkan sebagai “jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat.

“Namun, yang terjadi saat ini partai politik ternyata belum berperan sepenuhnya dalam menciptakan iklim demokrasi yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini tercermin dalam data, sejumlah kasus korupsi di Indonesia justru melibatkan mereka yang berasal dari partai politik. Sehingga, partai justru menjadi institusi yang dinilai paling buruk, tidak demokratis dan korup, ucapnya.

Seperti sigi teranyar dari Indikator Politik Indonesia pada 3 April 2022 lalu, perihal perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu temuannya yaitu soal kepercayaan pada institusi negara, di mana partai politik masih menjadi institusi paling tidak dipercaya di Indonesia. “Artinya parpol dan para politisi parpol menjadi contoh buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik berasal dari parpol, ujar Pahala.

Baca Juga: Pejabat PT Bank Syariah Indonesia Diperiksa sebagai Saksi di Kasus Korupsi Ekspor CPO

Melihat realitas ini, Stranas PK mendorong Penguatan Partai Politik Dalam Pencegahan Korupsi, didalamnya termasuk penambahan dana bantuan untuk parpol. Setidaknya ada sejumlah alasan mengapa bantuan dana parpol perlu ditambah. Pertama, aliran dan distribusi dana politik secara langsung akan mempengaruhi kesetaraan dalam pemilihan. Kedua, dana yang berasal dari donatur individu dan/atau kelompok kepentingan seringkali tidak terdistribusi secara merata.

Ketiga, bantuan keuangan negara untuk partai politik secara langsung dapat memperkuat otonomi politisi, mencegah korupsi serta meningkatkan transparansi keuangan partai politik. Keempat, bantuan keuangan langsung negara pada partai politik dapat menciptakan kesetaraan dan peluang yang sama antar partai politik terutama dalam proses pemilihan umum.

Skema pemberian bantuan dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah maksimal Rp 10.284 per suara sah nasional (untuk memenuhi 50% dari estimasi kebutuhan). Rekomendasi Stranas PK, skema pendanaan negara kepada partai politik langsung diberikan secara terpusat melalui APBN dengan mekanisme transfer ke masing-masing partai melalui Kementerian Dalam Negeri, baik untuk partai politik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Namun, penambahan dana parpol ini bukan cuma-cuma.

“Harus ada timbal balik yang diberikan oleh partai politik. Mereka harus membuat laporan dan pertanggungjawaban pendanaan negara kepada partai politik melalui Sistem Integrasi Partai Politik (SIPP) atau sistem penilaian kinerja dan tranparansi partai. Inilah yang terus didorong oleh Stranas PK untuk diimplementasikan sebagai kebijakan yang memandu sikap, perilaku dan tindakan parpol dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Sehingga partai politik di Indonesia diharapkan dapat lebih transparan dalam melakukan tata kelola partainya, papar Pahala.

Ia menjelaskan setidaknya ada 5 (lima) komponen dalam Sistem Integritas Partai Politik untuk memaksimalkan tujuan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam suatu institusi, diantaranya Kode Etik Partai Politik, Demokrasi Internal Partai, Sistem Kaderisasi, Sistem Rekrutmen dan Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel. Pendanaan negara kepada partai politik ini diaudit oleh BPK.

Baca Juga: Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin Didakwa Terima Suap Rp572 Juta Proyek Dinas PUPR dan Diknas

“Hasil audit ini harus diumumkan kepada publik secara berkala. Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, maka akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitemen terhadap transparansi dan integritas. Penambahan bantuan dana partai politik serta Sistem Integrasi Partai Politik ini sempat dikaji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan LIPI pada 2018 lalu, ungkap Pahala.