Maka itu, pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama, kata Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Juni 2022.
Menurut dia, sulit bagi masyarakat menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara apabila kinerja seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi. Kesulitan itu diyakini juga terjadi saat membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi setiap bangsa.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme, ujar dia.
Baca: Menko Polhukam: Indonesia Produk Ijtihad dan Sah Secara Syar'i
Hendardi mengatakan langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tepat. Sebab, kelompok Khilafatul Muslimin belum melakukan tindak pidana terorisme hanya mempromosikan ideologi yang berbeda.
Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud, kata Hendardi.
Menurut dia, pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme. Hal itu, kata dia, telah dilakukan Polri dengan menangkap sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin.
Meskipun demikian, penanganan non hukum dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum, kata dia.
(JMS)
