Kasus Khilafatul Muslimin, Pencegahan dan Penanganan Intoleransi Harus Diperkuat

Jakarta (beritajatim.com) – Penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja dan para pengikutnya menjadi sorotan tersendiri, terutama dikaitkan dengan penanganan intoleransi. Keberadaan kelompok ini dinilai sebagai bukti masih adanya pihak yang mengusuh ideologi bertentangan dengan Pancasila.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai kelompok semacam Khilafatul Muslimin akan terus tumbuh seiring dengan upaya Pemerintah menyebarluaskan ideologi Pancasila. Sehingga, dia menilai pencegahan dan penanganan intoleransi, radikalisme maupun terorisme perlu diperkuat.

“Penindakan terbatas yang menjerat pimpinan KM juga dinilai tepat, karena pimpinan dan pengurus telah secara nyata mengusahakan gagasan KM itu terwujud, ujar Hendardi, Selasa (14/6/2022).

Hendardi mengatakan langkah kepolisian menangani kelompok Khilafatul Muslimin dengan menggunakan delik-delik pidana di luar kerangka UU Terorisme secara normatif lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan UU Terorisme. Karena kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda.

Selain itu, apa yang dilakukan oleh Polri melalui Polda Metro Jaya adalah bagian dari pencegahan intoleransi yang tepat. Karena selama ini, kelompok-kelompok radikal seringkali dibiarkan hingga berani melakukan tindakan kekerasan dan menebar teror.

“Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme, tegasnya.

Selanjutnya, Hendardi berpendapat jika kinerja badan-badan yang ditujukan untuk membudayakan Pancasila hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apalagi sebagai spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa.

Demikian juga jika kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme.

Meskipun demikian, lanjutnya, penanganan non hukum, dalam arti pekerjaan pencegahan dengan berbagai pendekatan harus menjadi prioritas berbagai badan-badan negara dan juga aparat hukum.

“Pencegahan dan penanganan intoleransi harus diperkuat dan menjadi yang utama, kata Hendardi. (hen/beq)