Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menyatakan bakal melakukan monitoring media sosial milik partai politik secara ketat. Pengawasan bakal dilakukan bersama Kominfo dan Polri.

Pengawasan misalnya kita dapat, setelah itu kita cek ke Mabes Polri atau Kominfo. Pertama takedown dulu, kita cek belakangnya IP-nya berapa lapor ke polisi atau kemudian ke Kominfo, ujar Ketua Bawaslu, Rahmad Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).

Bawaslu juga akan membatasi lima akun media sosial di setiap partai politik. Dia yakin akun resmi setiap partai politik tidak akan memposting hal yang melanggar aturan. Namun, dia khawatir dengan buzzer yang bermunculan jelang Pemilu 2024.

Betul (buzzer akan diawasi). Itukan yang paling penting karena itu kan merusak buzzer ini, ucap Bagja.

Bagja menyebut setiap pelanggar akan ditindak secara adil. Nantinya, ada beberapa platform media sosial yang diajak bekerja sama, di antaranya Facebook, Twitter, TikTok, YouTube dan Instagram.

Pokoknya sekarang kita sedang sisir platform mana, ada Facebook yang jelas, Twitter, Instagram kemarin sudah dilakukan. Sekarang kita akan lakukan lagi dan semoga lebih detail lagi dalam proses-proses pencegahan maupun penanganan pelanggarannnya, ujarnya.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, menyebut Bawaslu akan menyamakan persepsi terkait standar komunitas. Dia menyebut Bawaslu dan pihak penyedia layanan media sosial memiliki persepsi yang berbeda terkait standar komunitas.

Misalnya sikap pribadi untuk politik. Itu yang kemudian dalam pandangan Bawaslu itu bermuatan menghasut atau mengadu domba itu kan nggak boleh jelas dalam aturan UUD. Nah, tetapi dalam platform memandangnya ini adalah kebebasan berbicara kebebasan berekspresi. Nah, yang semacam ini yang kami tengah samakan persepsinya, jelas Lolly.

Nah, saat ini kami sedang menyamakan persepsi soal itu. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua minggu ke depan sudah selesai, sambungnya.