![Ketua](https://images.jurnas.com/posts/1/2017/2017-10-14/0556951e6f7f9a8e4e29d02367786ee7_1.jpg)
“Kalau menurut saya dari apa yang sudah disepakati jadi pegangan. Misalnya dari DPR sudah menyepakati Rp76,6T itu sebaiknya KPU berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Sebaiknya diefisienkan saja apa yang sudah disepakati, kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, di Jakarta, Senin (13/6).
Penentuan anggaran sebesar Rp76.6 T oleh DPR dilakukan bersama dengan pemerintah dan KPU. Jika ada kekurangan dana kata dia, sebaiknya KPU bisa memaksimalkan dana yang sudah tersedia. Namun yang terpenting, anggaran tersebut tersedia tepat waktu.
“Ibaratnya anggaran ini bahan bakarnya. Kalau anggaran blm turun tapi tahapan blm dimulai tentu bisa berdampak pada pelaksanaan tahapan, kata Khairunnisa.
Sementara itu, Alvin mengapresiasi komitmen DPR untuk mengawal optimalisasi penggunaan anggaran pemilu.
Bicara pengawasan, selain DPR ada beberapa pihak yang bisa diajak ikut mengawasi. “Untuk pengawasan anggaran pemilu, DPR bisa mengajak serta institusi lain seperti BPK dan KPK. Serta meminta KPU terbuka dalam proses pengadaan barang dan jasanya,“ ucap Khairunnisa.
Pembukaan tahapan pemilu besok rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara dan partai politik.
“Kita ingin pastikan ke seluruh warga bangsa bahwa KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu, kata komisioner KPU, Mochammad Afifuddin.
Untuk persoalan logistik yang disebut-sebut bakal jadi kendala, Betty mengatakan KPU sudah mempersiapkan skenarionya.
“Logistik kita sudah rancang beberapa hal pasca penetapan masa kampanye, beberapa hal memang sudah disiapkan metodologinya seperti apa dan kita nunggu perpres keluar dari presiden untuk pengadaan logistik, jelas Betty.
Sementara itu, perempuan yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU ini tengah berkutat untuk pemutakhiran data pemilih.
“Kita kan memang ada rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi tingkat provinsi sudah diplenokan. Nanti kita plenokan minggu ketiga Juni 2022, ungkap Betty.
TAGS : Puan Maharani Ketua DPR DPR Kawal Anggaran Pemilu KPU Maksimalkan Anggaran Pemilu 2024