Probolinggo (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Eny Kusrini sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. SK ini menandai drama Penggantian Antar Waktu (PAW) Eny sudah tamat.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Musthofa, mengatakan semua kader harus taat kepada AD/ART dan peraturan partai lainnya. Ini agar hal serupa tidak terjadi kembali.

“Apa yang diperjuangkan kami ini membela diri harga diri partai, bahwa apa yang menjadi peraturan partai itu diatas segala, hal ini mebuktikan bahwa marwah partai harus kita jaga bersama, jelasnya.

Ia juga meminta kepada DPRD untuk segera melantik pengganti Eny Kusrini yang saat ini sudah resmi diberhentikan.

Surat keputusan Gubernur Jawa Timur bernomor 171.426/501/011.2/2022 itu diterbitkan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 4924/DPP/01/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, tentang Pemberhentian Eny Kusrini dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa.

SK DPP PKB juga menyatakan hak Eny dicabut dan dibebaskan dari tanggung jawab sebagai anggota partai. Juga mencabut segala atribut partai yang melekat pada diri Eny.

Selain itu, juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 7K/Pdt.Sus-Parpol/2022 tanggal 7 Februari 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo, nomor 16/Pdt.Sus-Parpol 2021/PN.Krs tanggal 14 Juni 2021. Putusan MA ini menandakan sengketa antara Eny Kusrini dan Keputusan Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Juga mempertimbangkan surat dari Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo dan Plt Kabupaten Probolinggo, tentang pengusulan pemberhentian Eny Kusrini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Diketahui sebelumnya, Eny Kusrini diberhentikan dari keanggotaan PKB karena dinilai tidak patuh terhadap AD/ART dan peraturan Partai. Kasus ini juga sampai ke meja hijau. (tr/beq)