Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Aksi mogok pengemudi truk di Korea Selatan masih berlanjut memprotes kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) dan menuntut jaminan gaji pokok.

Dikutip dari dw.com, Senin (13/6/2022) pemogokan oleh ribuan pengemudi truk kargo di Korea Selatan telah memasuki hari keempat di tengah kenaikan harga bahan bakar dan tuntutan jaminan upah dasar.

Pemogokan telah menyebabkan gangguan produksi di berbagai perusahaan, menghambat aktivitas di pelabuhan dan menimbulkan tantangan baru bagi rantai pasok global.

Pada hari Jumat (10/6/2022) lalu, para pengemudi truk memperluas demonstrasi mereka di pelabuhan utama Korea Selatan. Mereka mengancam akan membatasi pengiriman bahan baku untuk semikonduktor dan produk petrokimia.

Baca juga: Produksi Kendaraan Hyundai Merosot 50 Persen karena Aksi Mogok Sopir Truk

Korea Selatan adalah salah satu pemasok semikonduktor, telepon pintar, mobil, baterai, dan barang elektronik terbesar di dunia.

Pemogokan terjadi di tengah rantai pasokan global yang tegang akibat dari pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

Kementerian Transportasi Korea Selatan mengatakan, hampir 7.200 anggota atau sekitar 30 persen dari serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo melakukan aksi mogok.

Baca juga: Hyundai Luncurkan Layanan Taksi Tanpa Sopir di Korea Selatan

Pengemudi truk telah mengambil tindakan di perusahaan pembuat baja Posco dan pembuat mobil Hyundai dan Kia.

Pada hari Kamis (9/6/2022), produksi dikurangi setengahnya di pabrik terbesar Hyundai di pusat industri Ulsan karena protes tersebut.

Ada beberapa gangguan pada produksi kami karena pemogokan pengemudi truk, dan kami berharap produksi akan kembali normal secepat mungkin, kata juru bicara Hyundai.

Pengemudi truk yang dianggap sebagai kontraktor wiraswasta di Korea Selatan menyerukan kenaikan gaji dan janji untuk memperpanjang tindakan darurat yang menjamin tarif angkutan.

Baca juga: Scania Kenalkan Truk Listrik Tipe Traktor dan Rigid, Diproduksi Massal Mulai 2023

Sementara itu, Presiden konservatif baru Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan, perselisihan antara buruh dan manajemen harus diselesaikan tanpa intervensi dari pemerintah.

Hanya ketika pemerintah berpegang pada hukum dan prinsip-prinsip dan tetap netral, saya percaya buruh dan manajemen akan dapat membangun kapasitas untuk secara bebas menyelesaikan masalah mereka sendiri, kata Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol.

Yoon menolak kritik bahwa kebijakannya yang bertentangan terhadap para pekerja memicu ketegangan.