Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa wacana tiga periode menyalahi konstitusi. Sebab, dalam Undang-undang secara tegas dan jelas mengatur masa jabatan presiden yakni hanya dua periode.

Ia menjelaskan, aturan dua periode masa jabatan presiden merupakan perjuangan reformasi 1998, bukan aturan yang turun dari langit. Apalagi kehendak dari para elit yang berkuasa.

Bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrat tahun 1997 yang puncak 1998 dengan segenap pengorbanan bahkan jiwa raga jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi, kata Masinton, dalam diskusi Total Politik dengan tema bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022).

Kalau datang dari kekuasaan, dan dikemas dalam aspirasi itu bukan aspirasi, itu watak tirani, sambungnya.

Namun, saat Masinton ditanyai perihal siapa kah watak tirani yang dimaksud, dirinya enggan menjelaskan secara detail.

Saya enggak mau nyebut orang, tapi kalau ada yang mau tiga periode itu berwatak tirani, ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu pun menegaskan, adanya aturan tegas pembatasan masa jabatan presiden untuk mencegah kekuasaan yang semena-mena.

Itulah konsensus dasar dalam demokrasi kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi, tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan bersama-sama merapatkan barisan dan turun ke jalan untuk menyalakan klalson tolak wacana tersebut.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto temui Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh menegaskan, dirinya dan Airlangga sepakat untuk menjaga pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir periode.