Para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor melakukan tanam pohon di kawasan Telaga Saat, Puncak, Bogor yang merupakan titik nol Sungai Ciliwung. Penanaman pohon dilakukan sebagai kampanye untuk pelestarian lingkungan dan memperluas kawasan serapan air di Puncak yang kian berkurang.

Telaga Saat ini merupakan hulu dari sungai Ciliwung. Sehingga kami mengajak masyarakat untuk bersama melestarikan lingkungan dengan menanam pohon. Karena kita akan membangun resapan yang lebih kuat, lebih banyak menyerap air, sehingga mencegah potensi longsor dan banjir, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin di Telaga Saat Puncak, Minggu (12/6/2022).

Hari ini penanaman pohon serentak dilakukan di 32 polsek. Pohon yang kami tanam ada 2.432 pohon, tersebar di 76 titik. Pohon yang kita tanam ini merupakan bibit pohon yang berasal dari persemaian di Rumpin. Ini Rangkaian dari peringatan hati Bhayangkara ke-76, tambahnya.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, kawasan serapan air di kawasan Puncak Bogor saat ini semakin berkurang. Hal ini, kata Iwan, merupakan dampak semakin menjamurnya bangunan baru di kawasan Puncak Bogor.

Jujur, kita akui ya tambah waktu, tambah lama, serapan air di kawasan Puncak itu semakin berkurang. Ini harus ada langkah kongkrit bagaimana kita cegah banyaknya tutupan karena bangunan, kata Iwan ditemui di Puncak, Bogor.

Kedepan, kata Iwan, pihaknya akan mengeluarkan aturan bagi pemilik bangunan hotel dan villa di kawasan Puncak untuk melakukan konversi atas lahan serapan air yang tertutup oleh bangunan.

Saya juga pernah berwacana bilamana ada tempat hotel atau vila yang tutupannya over ya, kita arahkan untuk lakukan konversi. Konversi disini dimana mereka itu harus membeli tanah atau lahan diluar bangunan yang menutup serapan, untuk ditanami pohon, beber Iwan.

Itu salah satu solusi untuk daerah puncak ini agar tidak banyak tutupan. Maka konversinya diminta untuk beli tanah dan juga menanam pohon di lahan kosong tersebut dan tidak untuk bangunan, sebagai konversi atas tutupan yang over KDB (koevisien dasar bangunan). Itu rencana ke depan, tambahnya.

Iwan menyebutkan, Pemkab Bogor sebenarnya sudah memiliki Peraturan Daerah (perda) yang melarang mendirikan bangunan di atas lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ini yang perlu pengawasan, dan pemeriksaan di wilayah. Karena kita sudah jelas dalam Perda itu setiap tanah yang masuk dalam LP2B tidak bisa dibangun. Namun fakta di lapangan masih ada (yang membangun), ungkap Iwan.

Nah ini mungkin kami minta kerjasamanya seluruh Forkopimda untuk menertibkan itu. Supaya Perda yang sudah kita buat dengan DPRD itu bisa kita ikuti, tidak dilanggar, dan tujuannya itu, pencegahan banjir, memperbanyak daerah resapan, tambahnya.