Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman setuju dengan usulan KPK dibubarkan dan dilebur dengan Kejaksaan Agung. Merespons itu, KPK menyinggung Boyamin soal kasus suap Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono yang sedang ditangani.

Dirangkum detikcom, Sabtu (11/6/2022), usulan terkait KPK dibubarkan awalnya diembuskan oleh mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang. Boyamin pun setuju dengan usul Rasamala. Lalu ia menyinggung perbandingan gaji KPK dengan pegawai kejaksaan jadi alasannya.

Alasan-alasan digabung ke Kejaksaan Agung adalah asas manfaat. Gaji KPK sangat tinggi, sehingga dengan melebur ke Kejaksaan Agung, akan membawa dampak gaji yang tinggi terhadap pegawai di Kejaksaan Agung, kata Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (10/6).

Menurut data yang dirangkum MAKI, besaran gaji pegawai KPK lebih tinggi dibandingkan pegawai di Kejaksaan Agung. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pelaksana (penyidik dan penuntut) di KPK berkisar Rp 25 juta, sementara di Kejaksaan Agung adalah Rp 11 juta;
- Pejabat eselon II KPK bergaji Rp 40 juta, sementara di Kejagung bergaji Rp 25 juta
- Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta, sedangkan Jaksa Agung bergaji Rp 35 Juta.

KPK, tambah Boyamin, memiliki anggaran penanganan korupsi yang dua kali lipat lebih besar dibanding Kejaksaan Agung. Anggaran KPK untuk penanganan perkara korupsi sekitar Rp 70 miliar, sedangkan Kejagung berkisar Rp 30 miliar (termasuk menangani pidana di luar korupsi: HAM, pajak, kepabeanan).

Oleh sebab itu, Boyamin mendukung narasi Rasamala soal pembubaran KPK. Dia juga mengusulkan agar pegawai KPK dijadikan sebagai pegawai Kejaksaan Agung.

Maka MAKI mendukung usulan pembubaran KPK dan kemudian personel pegawai KPK digabung dengan Gedung Bundar (tempat penanganan perkara korupsi/Pidsus Kejaksaan Agung), kata Boyamin.

Simak respons sarkas KPK ke Boyamin di halaman selanjutnya: