RM.id  Rakyat Merdeka - Klaim temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bantuan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp 289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran, direspon kelompok buruh.

Buruh justru menilai BPK tidak cermat karena berdasarkan temuan mereka, kartu pra kerja ini sudah menjangkau masyarakat, terutama kelompok buruh, dengan baik. Program ini dinilai sangat membantu buruh dalam situasi pandemi Covid-19.

Bagaimana dibilang tidak tepat sasaran, kita bisa cek manfaatnya sekarang. Sudah 32 angkatan yang dibantu dan ini menghasilkan entrepreneur baru di Indonesia. Utamanya pada masa pandemi, sangat menolong. Teman-teman buruh di seluruh Indonesia merasakan itu. Sehingga menurut kami kurang tepat hasil temuan BPK itu, ungkap Arnod Sihite, Wakil ketua umum DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai kepada wartawan di Jakarta, seperti keterangan yang diterima RM.id, Sabtu (11/6).

Berita Terkait : KPK Buka Kembali Layanan Publik Secara Tatap Muka

Menurutnya, banyak korban PHK dan para pencari kerja sangat terbantu dengan program ini. Tahun ini saja, kata dia, sudah ada sebanyak 2,9 juta orang yang menerima program kartu pra kerja.

Kalau BPK punya temuan lain, mungkin ada kekeliruan data. Atau dapat masukan yang salah. Karena yang kami temukan berbeda sekali, tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI-KSPSI) tersebut.

Dijelaskan Arnod, kartu prakerja ini dapat meningkatan kemampuan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Sejak dibuka pada 11 April tahun 2020, jumlah penerima program ini telah mencapai 11,4 juta orang.

Berita Terkait : Shalat Id Tetap Pake Masker Ya

Sebanyak 87 persen dari peserta belum pernah ikut pelatihan sebelumnya. Apalagi ada temuan hasil riset dari The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia dan Rumah Presisi Indonesia yang menyebutkan bahwa program ini berdampak positif bagi produktivitas, kompetensi, hingga pendapatan para penerima.

Bukan hanya itu, program ini mendapat apresiasi di dunia internasional seperti di World Economic Forum Davos beberapa waktu lalu.

Program Kartu Prakerja dianggap tepat dalam rangka solusi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat situasi pandemi Covid-19.

Berita Terkait : DPR Minta, Awasi Ketat Tempat-tempat Wisata

Jadi kami tentu heran dengan BPK yang punya temuan lain. Masyarakat penerima manfaat bisa menceritakan betapa mereka mendapatkan manfaat besar dari program ini. Tapi sebaiknya BPK sebelum mengeluarkan pernyataan harus obyektif dulu sehingga tidak bias dan menimbulkan tafsiran lain, tandas Arnod. ■