Liputan6.com, Jakarta Ekonomi digital di Indonesia terus berkembang pesat. Bahkan, di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang minim berinteraksi, menjadi berkah tersendiri untuk para pelaku ekonomi digital.

Hanya saja, perkembangan ekononi digital ini dinilai bisa terpengaruh dengan adanya penerapan bea materai untuk term and condition (T&C) yang ada di berbagai platform digital.

Penerapan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ini dinilai dapat mengganggu ekosistem ekonomi digital di Indonesia yang masih berkembang.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine menyayangkan, rencana kebijakan mengenai pengenaan e-materai pada T&C digital yang rencananya akan dikenakan ke platform digital, termasuk e-commerce. Menurutnya, aturan ini dinilai tidak tepat apabila dijalankan saat ini.

Pingkan menjelaskan upaya pemerintah dalam transformasi digital juga mencakup agenda digitalisasi ekonomi dengan menargetkan masuknya 20 juta UMKM ke platform digital. Jumlah UMKM yang menggunakan platform e-commerce pun ditargetkan mencapai 30 juta pada 2024.

Ada tiga hal yang saya soroti di sini. Pertama, perlu adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini dengan informasi yang komprehensif, kepada para pelaku usaha baik mikro, kecil, dan menengah, kata Pingkan kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Apalagi sampai saat ini tidak banyak sosialisasi maupun pemberitaan mengenai e-materai, termasuk mengenai tata cara penggunaanya, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam objek bea materai elektronik, maupun dampaknya bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia, tambah Pingkan.

Belanja online dengan fasilitas paylater kian populer. Tapi kalau tak bijak, penggunanya bisa terjerat dalam utang tak berkesudahan.