TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perusahaan PAM Jaya saat ini baru bisa melayani 64 persen warga Jakarta untuk penyediaan air bersih. Kondisi ini karena terbatasnya sumber-sumber air baku di Ibu Kota.
Sumber-sumber air baku di Jakarta seperti sungai, danau maupun embung, tidak bisa menjawab pasokan untuk 36 persen warga yang belum terlayani,. ujar Direktur Pelayanan PAM JAYA, Syahrul Hasan dalam diskusi bertajuk Kapan Sumber Air Bersih Jakarta Dapat Diandalkan?, yang digelar secara daring Rabu, 8 Juni 2022.
Syahrul menjelaskan PAM Jaya menargetkan paling lambat pada 2030 atau delapan tahun lagi bisa melayani penyediaan air bersih untuk seluruh warga Jakarta.
PAM Jaya buka kerja sama dengan swasta
Namun, menurut Syahrul, upaya tersebut tidak bisa dilakukan PAM Jaya sendirian tanpa bantuan pihak lain. Dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga swasta.
Apakah swasta bisa terlibat, saya rasa dimungkinkan. Apakah nanti di pengelolaannya, atau didistribusinya, ucapnya.
Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan sumber-sumber air aman layak di Jakarta hanya bisa mengakomodir sekitar 6 persen dari kebutuhan warga.
Rendahnya akses air bersih ini, sebenarnya tidak hanya tidak terjadi Jakarta, tapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di perkotaan. Beberapa penelitian memprediksi Indonesia akan mengalami krisis air beberapa tahun mendatang.
Indonesia diprediksi alami krisis air pada 2040
Studi World Resource Institute pada 2015 menyebutkan Indonesia termasuk negara yang berisiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55 persen. Angka tersebut masih di bawah target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni sebesar 100 persen.
Di daerah perkotaan di Indonesia, rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan air perpipaan.
Tri Dewi menyebutkan sekitar 90,21 persen masyarakat Indonesia memiliki akses air yang dikategorikan layak. Tetapi hanya 12 persen warga yang mempunyai akses air dengan kategori aman, katanya.
Fenomena ini, kata dia, terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia, masyarakat tidak lagi bisa mengandalkan bahan baku air dari sumur di rumah-rumah mereka untuk dikonsumsi. Akhirnya mereka bergeser ke air isi ulang atau air kemasan.
Masyarakat beralih ke air isi ulang dan kemasan
Berdasarkan studi, kualitas isi ulang jauh lebih rendah dari perpipaan. Sementara air kemasan harganya tidak terjangkau dan tidak selalu tersedia setiap saat. Artinya air minum kemasan dan isi ulang ini bukan akses, tambahnya.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang air diatur oleh negara. Namun untuk membantu sejumlah hal termasuk pendistribusian, pemerintah bisa menggandeng pihak swasta.
Kalau berhubungan dengan masyarakat harus (dikelola) PDAM (atau) BUMD daerah. Tapi percepatan sambungan rumah, bisa dikerjasamakan, lingkupnya membangun, tutupnya.
ANNISA APRILIYANI
Baca juga: Penuhi Target 2030, PAM Jaya Siapkan Skema Pendanaan Investasi