RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menyentil para pembantunya yang masih mempertahankan cara manual dalam pelayanan publik. Salah satunya, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, kebangetan banget kita ini, sentil Jokowi, saat acara puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit 2022) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, kemarin.

Jokowi meminta birokrasi kementerian itu memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan pertanahan. Khususnya, dalam sertifikasi lahan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin penerbitan sertipikat tanah bisa dilakukan hanya dalam hitungan jam, tak lagi hitungan hari.

“Kalau kita nggak bisa, panggil anak-anak muda yang pintar, buatin platform ini, bagaimana caranya agar penyelesaian sertipikat bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tapi jam, tegas Kepala Negara.

Jokowi lantas mencontohkan upaya Pemerintah menggunakan teknologi di sektor agraria. Salah satunya memanfaatkan kebijakan Satu Peta. Kebijakan itu bisa dijadikan acuan dan didukung untuk memudahkan dalam bekerja.

Berita Terkait : Jokowi: Jangan Biarkan Lahan Telantar, Kosong

“Model-model seperti ini yang harus kita mulai. Kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara lain, ingat mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi juga meminta pejabat di pusat dan daerah bisa saling terbuka dan bersinergi. Dia menyoroti Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah sekadar terbuka di forum rapat, tapi tak ditindaklanjuti pada implementasinya di lapangan.

Jokowi mengultimatum, dirinya tidak bisa lagi mentolerir terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga.

“Itu sudah stop, cukup, stop. Persoalan dimulai dari sini. Semuanya harus membuka diri, tegas Jokowi.

Pemanfaatan teknologi juga bisa menghindari masalah lahan. Jokowi mengingatkan, sengketa lahan merupakan persoalan berbahaya. Masyarakat bisa saling berselisih, bahkan sampai membunuh satu sama karena sengketa lahan.

“Bahaya banget yang namanya sengketa lahan dan tanah. Orang bisa bunuh-bunuhan, bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antarkampung bisa berantem gara-gara sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati ini, hati-hati, ingatnya lagi.

Berita Terkait : Mega Bicara Keluarga, Jokowi Bicara Anak Bandel

Selain itu, menurut Jokowi, urusan sengketa lahan di tengah masyarakat bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa.

Karena itu, sejak 2015, Jokowi mengaku sudah mengingatkan pentingnya sertipikat tanah bagi masyarakat. Khususnya, untuk mencegah terjadinya sengketa lahan.

“Karena kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan harus diselesaikan. Tidak boleh lagi ada sengketa lahan. Karena tiap saya ke daerah, ke kampung, persoalan sengketa lahan dan tanah selalu ada, katanya.

Jokowi lantas bercerita, pada 2015 dirinya sempat dibuat heran karena sertipikat tanah yang diterbitkan BPN hanya 500 ribu selama setahun. Saat itu, baru 46 juta masyarakat yang memegang sertipikat. Padahal seharusnya, sebanyak 126 juta.

“Kalau kurangnya 80 juta dan setahun hanya keluarkan 500 ribu sertipikat, artinya masyarakat kita yang punya lahan harus nunggu 160 tahun, sindir Jokowi.

Jokowi juga heran, giliran lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berukuran besar, Pemerintah justru cepat mengeluarkan izin bagi lahan yang ukurannya besar. Sementara sertipikat lahan yang hitungannya ratusan meter persegi, justru sangat sulit.

Berita Terkait : Krisis Pangan Di Depan Mata, Jokowi Minta Sorgum Jadi Alternatif

“Yang lebih jengkel lagi, yang gede-gede kita berikan. Ini saya ulang-ulang HGB 1.000 hektar. HGB 2.000 hektare, nih berikan. Tapi yang kecil-kecil 200 meter persegi saja susah. Entah itu hak milik, entah HGB, tak bisa kita selesaikan. Ini yang buat sengketa lahan di mana-mana, ungkapnya.

Jokowi mengaku telah mengatasi persoalan mengenai pembuatan sertifikasi lahan yang sulit tersebut.

Dia mengatakan, sudah memerintahkan Menteri ATR/BPN sejak 2015 untuk menaikkan target realisasi sertifikasi lahan. Mulai dari 5 juta lahan, 7 juta lahan, hingga akhirnya 9 juta lahan.

“Saya cek selesai. Artinya, kita bisa mengerjakan, tapi nggak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu ke sembilan juta setahun. Nyatanya bisa, sehingga sampai sekarang jadi 80,6 juta sertipikat hak milik, tandasnya. ■