Sampang (beritajatim.com) – Kegiatan pemotongan kapal ilegal di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, memakan korban. Salah satu orang pekerja berinisial SF yang merupakan warga setempat mengalami luka bakar saat melakukan pengelasan.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kejadian yang dialami SF yakni pada 29 Mei 2022 lalu, saat ia sedang melakukan pengelasan besi pemotongan kapal. Diduga, ia tidak mengetahui adanya bahan kimia mudah terbakar di tempat itu dan akhirnya meledak saat ia mengelas.

Akibatnya, ia mengalami luka bakar sekujur tubuh secara serius terutama di bagian wajah. Sehingga, ia harus dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya.

Kapolsek Kamal, AKP Andy Bahtera Indra Jaya enggan memberikan komentar saat dihubungi baik melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Ha’i mengatakan pemotongan kapal tersebut telah beroperasi puluhan tahun secara ilegal. Namun, tidak mendapat tindakan tegas dari pemerintah Bangkalan.

“Kami sejak awal sudah merekomendasikan agar kegiatan itu dihentikan dan ditutup, ujarnya, Kamis (9/6/2022).

Ia mengatakan, tidak adanya izin kegiatan pemotongan bisa berdampak buruk pada keselamatan pekerja. Sebab, dimungkinkan tidak memenuhi standart keamanan dan keselamatan kerja.

“Harus diselidiki lebih lanjut, apakah seluruh kegiatannya sudah legal dan apakah sarana dan prasarana kerjanya sudah memenuhi standart. Jika memang seluruhnya tidak sesuai dan memenuhi unsur pidana, sebaiknya diproses secara hukum, ungkapnya.

Di lokasi berbeda, Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit Dananjaya mengaku saat ini pihaknya telah mendalami kasus tersebut. Namun, ia juga enggan memberikan komentar terkait kejadian itu.

“Kami sudah mulai lakukan penyelidikan, singkatnya.

Kejadian itu juga mendapat sorotan dari ketua Pusat Analisa Informasi Kajian Strategis (Pakis) Bangkalan, Abdurrahman Tohir. Ia mengaku akan melakukan audiensi untuk mengetahui permasalahan tersebut. Sebab, pemotongan kapal itu dibiarkan puluhan tahun beroperasi secara ilegal.

“Kenapa pemerintah diam saja saat ada aktivitas pemotongan kapal ini. Bahkan aktifitas pemotongan juga mencemari laut dan juga membahayakan pekerja jika tidak sesuai standar. Kami akan melakukan audiensi secara terbuka agar seluruh masyarakat mengetahui, pungkasnya. [sar/but]