PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat membongkar kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, di Kota Padang. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap lima orang berinisial Y (60), E (50), RA (19), RJ (31) dan R (23), pada Selasa 7 Juni 2022.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Satake Bayu mengatakan, modus operandi pelaku melakukan pembelian BBM yang disubsidi oleh pemerintah berupa bahan bakar minyak jenis bio solar ke SPBU Bandar Buat.
Kemudian mobil truk dengan tangki yang sudah dimodifikasi dan dipindahkan ke dalam jerigen untuk dijual kembali, kata Satake, Kamis (9/6/2022).
BACA JUGA:Kaget Dikira Gempa, Ternyata Mobil Pengangkut BBM Serudug Rumah Warga
Menurut dia, penangkapan pelaku dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi jenis Bio Solar di sebuah gudang yang berada di Terminal truk Koto Lalang.
Personel Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar bergerak melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB tim menemukan adanya dua unit mobil truk tongkang yang dilengkapi tangki modifikasi sedang melakukan antrian pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Bandar Buat Padang.
BACA JUGA:Beli BBM Pertalite Bakal Dibatasi, Begini Mekanismenya
Polisi kemudian membuntuti kedua mobil truk tongkang tersebut, didapati mobil tongkang tersebut masuk ke arah Terminal truk Koto Lalang dan melakukan pembongkaran di sebuah gudang.
Kita lakukan penangkapan dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolda Sumbar untuk diproses lebih lanjut. kata dia.
Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka untuk pemodal aksi ini telah diketahui seorang berinisial E dan pihaknya akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini, kata dia.
Dari keempat pelaku petugas menyita barang bukti 35 buah jeriken kapasitas 33 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dan 16 buah jerigen kapasitas 35 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar serta 54 buah jerigen kosong, empat buah slang plastik dan tiga unit mobil.
Kelima pelaku disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah Pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana kurungan enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.