Lamongan (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Ansori, mendesak Disnakeswan Lamongan segera mengajukan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Usulan tersebut dinilai logis mengingat sebaran PMK di Lamongan lumayan memprihatinkan.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hal ini juga berimbas pada nasib para peternak yang semakin di ujung tanduk dikarenakan aktivitas penjualan masih ditiadakan untuk sementara waktu.

“Vaksin itu Agustus baru ada, menunggu info. Kami berharap periode bulan Juni-Agustus itu paling tidak ada pemberian vitamin, suplemen, atau disinfektan kepada para peternak, ungkap Anshori, Kamis (9/6/2022).

Hingga saat ini, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Lamongan telah menyebar ke 22 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mencatat dari total 1857 populasi sapi yang ada di 22 Kecamatan, terdapat 1.333 ekor yang terjangkit atau 71,78 persen.

Rinciannya, 11 ekor sapi yang mati, 48 ekor dijual oleh peternak, 10 ekor dipotong paksa, dan 269 ekor sembuh. Sehingga yang masih sakit ada 995 ekor.

Sedangkan kambing terjangkit PMK ditemukan di lima kecamatan se-Lamongan. Dari 57 populasi yang ada, 29 ekor terjangkit atau 50,88 persen, di antaranya 15 ekor kambing sembuh, seekor kambing mati, dan yang masih sakit ada 13 ekor.

Ansori menambahkan, tidak ada alasan bagi Pemkab Lamongan untuk menolak penganggaran BTT ini. Sebab jika menelisik 2 tahun sebelumnya, tegas Anshori, BTT hanya terealisasi 50 persen pada tahun 2020 dan 64 persen pada tahun tahun 2021.

“Posisi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 masih Rp154 miliar, artinya pemerintah punya cadangan walaupun yang paling besar untuk PLUT, dan itu bisa dihibahkan ke Pemkab apabila ada kesulitan pembiayaan, itu diperbolehkan, bebernya.

Lebih lanjut Anshori juga mengusulkan agar setengah dari populasi hewan yang terjangkit di Lamongan ini segera dilakukan screening. Ia menyebut, untuk pengadaan vitamin dan sejenisnya dari anggaran BTT dirasa bisa menunjang penanganan PMK.

“Jadi tidak logis jika Pemkab Lamongan beralasan tidak ada anggaran, BTT bisa sampai Rp30 Miliar saya rasa itu cukup singkat Ansori.

Secara terpisah, Kepala Disnakeswan Lamongan Moh Wahyudi melalui Medic Vertiner, Rahendra mengaku bahwa pihaknya sudah berencana untuk mengusulkan BTT.

“Sekarang diupayakan untuk mengakses BTT, dan sekarang sedang menghitungnya. Tapi kalau yang ditangani itu 117 ribu ekor sapi dalam satu populasi, maka itu sangat besar biayanya, kata Rahendra.

Untuk itu, ungkap Rahendra, selain faktor pendanaan, yang utama untuk diperhatikan adalah faktor resiko pengendaliannya. “Yang saat ini kami perhatikan selain dari faktor dana yang utama adalah faktor resiko seberapa besar kita bisa mengendalikannya, pungkasnya. [riq/beq]