Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke KPK. Dodi menuding Epyardi terkait dengan 4 dugaan kasus korupsi.

Kami melaporkan aspirasi masyarakat terkait bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terkait 4 kasus yang berbeda, salah satunya mengenai pelanggaran reklamasi Danau Singkarak, kata Dodi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Ya ini sebenarnya dari 2016, Bupati sendiri sudah mereklamasi danau tersebut, imbuhnya.

Terkait Danau Singkarak, Dodi mengutip data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bila urusan itu merugikan negara Rp 3,3 miliar. Selain itu, Dodi menuding Epyardi melakukan penyalahgunaan wewenang hingga korupsi dana hibah.

Jadi dugaan ini ada lagi, seperti penyalahgunaan wewenang yang mana Bupati Solok setiap kegiatan memaksa SKPD untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di Chinangkik. Yang mana itu milik Epyardi Asta sendiri. Milik pribadi, jadi korupsi polusi dan nepotisme yang terjadi di Kabupaten Solok sangat luar biasa pada hari ini, ucap Dodi.

Bupati Solok, kata Dodi, juga dilaporkan di kasus tindak pidana umum lantaran memalsukan sejumlah dokumen yang ditaksir kerugiannya mencapai Rp 1 miliar. Tidak hanya, itu, dia menuduh Bupati Solok juga memalsukan faktur belanja bahan bakar minyak.

Saya juga akan melaporkan pemalsuan tanda tangan saya sendiri, Ketua DPRD Kabupaten Solok. Itu telah merugikan uang sebanyak Rp 1 miliar, ke Mabes Polri karena itu pidana umum, pemalsuan, ujarnya

Dan juga ada pemalsuan beberapa SKPD, yaitu mengenai bon minyak dan lain-lain yang hasil temuan BPK RI kemarin, sambungnya.

Berkaitan dengan pengaduan ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri telah dimintai konfirmasi tetapi belum memberikan respons. Selain itu detikcom berupaya untuk meminta konfirmasi dari pihak Pemkab Solok.