Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas tidak akan mentolerir adanya kerugian negara akibat ego sektoral. Jokowi mengatakan tembok sektoral harus dihancurkan.

Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Sudah, itu sudah setop, cukup, setop, ujar Jokowi dalam acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6/2022).

Persoalan dimulai dari sini. Semuanya harus membuka diri. Ini lah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral dengan kalau di dalam reforma agraria kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini. Kalau sudah satu peta itu enak banget. Zamannya, zaman teknologi kayak gini masih pakai manual. Kebangetan banget kita ini, lanjut dia.

Jokowi menuturkan perlunya sistem aplikasi atau platform yang mempermudah perizinan atau sertifikat tanah. Dia berharap ada platform yang bisa menerbitkan izin dalam hitungan jam.

Bangun sistem aplikasi, bangun platform. Sangat mudah sekali. Kita nggak bisa? Panggil anak-anak muda yang pinter. Buatin platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tapi jam. Model-model seperti ini yang memang harus kita mulai. Kalau kita nggak mau ditinggal oleh negara lain, kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan tumpang tindih tidak hanya terjadi terkait persoalan tanah. Dia menyoroti kewenangan antara BPN dan Kementerian PUPR.

Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol Kementerian PU. Ya nggak sambung. Berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Saya ke lapangan ini persoalan apa toh kayak gini kok nggak rampung-rampung, ujar Jokowi.

Persoalan kecil tapi nggak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? kita sendiri. Kan lucu banget kita ini. Saya telepon 3 orang aja selesaikan ini, selesaikan ini. Persoalannya selesaikan nggak ada 2 minggu juga selesai. Mengapa menunggu sampai 15-20 tahun? Sekarang jadi sambung-sambung jalan karena hal seperti ini, lanjutnya.

Jokowi mengingatkan lagi pada seluruh pejabat pemerintah pusat maupun daerah untuk bersinergi. Jokowi menilai transparansi hanya terbuka dalam forum saja.

Di forum rapat kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering yang lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi, kata Jokowi.