Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN segera membuat sistem aplikasi yang dapat mempercepat penerbitan sertifikat tanah bahkan dalam hitungan jam.

Hal itu disampaikannya pada Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Zamannya teknologi kayak gini masih pakai manual, kebangetan, banget kita ini. Bangun sistem aplikasi. Bangun platform. Sangat mudah sekali. Kita enggak bisa, panggil anak-anak muda yang pintar. Buatkan platform ini gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari, tetapi jam, kata Jokowi, dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/6/2022).

Jokowi juga menyampaikan kekesalannya terkait sertifikat tanah yang lebih mudah terbit apabila terkait lahan atau korporasi besar dari pada lahan kecil milik rakyat.

Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektar, nih, HGB 20 ribu hektar, nih, HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB tidak bisa kita selesaikan, ujar Jokowi.

Dia menyebut sudah sejak tahun 2015 ia mengingatkan pentingnya penerbitan sertifikat. Ia menyebut tiap ke daerah masih menemui masalah sengketa lahan.

Tidak boleh lagi ada sengketa lahan karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah, selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Hati-hati dari 126 juta yang harus, harusnya pegang sertifikat, kata Jokowi.

Oleh karena itu ia menargetkan ATR/BPN mengebut dan menerbitkan 9 juta sertifikat tahun ini.

Artinya kita bsia melakukan bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan melompat dari 500 ribu kepada 9 juta setahun nyatanya bisa. Sehingga samapai sekarang dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik, kata Jokowi.

Dengan sertifikat yang dibagikan ini, Jokowi berharap angka konflik agraria di indonesia bisa diminimalisir