Presiden Jokowi menyoroti ribut-ribut antar kementerian terkait proses izin lahan. Jokowi mengatakan permasalahan bangsa tak akan tuntas jika mengedepankan ego sektoral.

Jokowi mengambil contoh Suku Bajo yang tinggal di Pulau Kecil. Jokowi mengatakan dua Kementerian kerap saling lempar dalam persoalan agraria.

Sekarang ada tambahan lagi karena di lapangan banyak persoalan-persoalan yang khusus dan spesifik di pulau-pulau kecil seperti tadi kita lihat Suku Bajo. Hidup di atas air. Diberikan hak milik. Berikan. Ternyata ributnya antar-kementerian. 'Ndak bisa Pak ini diberi karena ini haknya Kementerian KKP, nggak bisa diberikan. KLHK juga begitu. Nggak bisa Pak. ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada koral, ada terumbu karang. Itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu. Dari dulu, kata Jokowi dalam acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Kamis (9/6/2022).

Jokowi juga menyinggung pengurusan sertifikat tanah yang tidak terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Jokowi menilai persoalan bangsa tak akan rampung karena ego sektoral.

Termasuk urusan sertifikat juga gitu-gitu. Pemerinta Daerah, di Kabupaten Kota, di Provinsi, di Pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diteruskan nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini nggak akan rampung, tuturnya.

Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itu lah persoalan kita, lanjut Jokowi.

Jokowi mengapresiasi adanya pertemuan GTRA ini. Dia berharap persoalan lahan bisa segera tuntas.

Ini gugus tugas reforma agraria yang saya harapkan bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh Kementerian, Lembaga dan juga Pemda semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain, agar sengketa lahan itu bisa kita selesaikan, katanya.