TEMPO.CO, Jakarta - Spekulasi soal kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seolah terbantahkan dalam dua hari terakhir.
Pada dua kesempatan yang berbeda, Jokowi dan Megawati tampak akrab. Yang pertama, adalah saat pelantikan Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Momen kedua, saat Jokowi menghadiri peresmian Masjid At Taufiq di depan Sekolah Kader PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu, 8 Juni 2022.
Jokowi membantah hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang renggang.
Siapa bilang renggang? Saya dengan Ibu Megawati sudah seperti ibu dan anak dalam sebuah keluarga besar. Jelas kan? ujar Jokowi kemarin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sesekali berbeda pendapat dengan Megawati. Dalam perjalanan, anak itu kadang ada yang bandel, ada yang nakal, biasa. Itu wajar. Tapi jangan ditarik kemana-mana, ujar Jokowi.
Saat ditanya apakah Jokowi berbeda pendapat soal calon presiden, ia enggan menjawab. Ini tanyanya aneh-aneh saja, ujar Jokowi.
Megawati pun menepis soal isu kerenggangan hubungannya dengan Jokowi.
Ini ada Pak Jokowi, ada Ibu (Iriana, red) juga. Kami dari dulu kekeluargaan. Jadi, kalau mau, istilahnya 'digoreng-goreng' (hubungannya, red) itu, kan begitulah, kata Megawati usai peresmian Masjid At Taufiq di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan awal mula kerenggangan hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Menurut Ujang, hubungan di antara keduanya pasang-surut sejak beberapa tahun terakhir.
Ketegangan itu diawali dulu ketika kabinet Jokowi jilid pertama, PDIP sering menyerang Jokowi, lalu Jokowi me-reshuffle kabinet dan mengakomodir atau menambah jatah menteri bagi PDIP, dengan dilantiknya Pramono Anung, ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Juni 2022.
Hubungan antara Jokowi dengan partai kembali memanas saat PDIP mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Saat itu Masinton Pasaribu yang merupakan anggota DPR di Komisi III dari fraksi PDIP, mengaku mencium aroma oligarki dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang anggaran penanggulangan virus corona serta dampak sosial dan ekonominya.
Selain itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Deddy Yevri Sitorus yang mengkritik program pelatihan daring dalam Kartu Prakerja dinilai tidak efektif. Anggota Komisi VI itu menyarankan program Kartu Prakerja seharusnya diubah menjadi bantuan langsung usaha atau padat karya selama masa pandemi corona.
Lalu terakhir ketegangan soal Jokowi 3 periode, di mana PDIP atau Megawati menolak, sedangkan Jokowi malu-malu tapi mau, ujar Ujang.
Isu keretakan hubungan Jokowi dan Megawati sebelumnya mencuat pasca Rapat Kerja Nasional V kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo di Magelang, 22 Mei lalu. Dalam pidatonya, Jokowi memberi sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Setelah itu, Megawati tampak tak hadir dalam sejumlah acara yang digelar Presiden Jokowi seperti pernikahan adiknya, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Megawati juga tak hadir dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur.
Megawati sejauh ini belum berbicara soal siapa calon yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024. Selain Ganjar Pranowo, PDIP disebut berpeluang mengusung Puan Maharani sebagai capres.
Baca juga: Jokowi Sebut Anak Nakal di Depan Megawati, Politikus PDIP Bilang Begini
M JULNIS FIRMANSYAH/DEWI NURITA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
